TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Eddy Suparno membahas potensi pengembangan energi nuklir bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dan bekas Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di Jakarta pada Selasa, 22 April 2025. Menurut Eddy, Tony yang kini mengelola lembaga pemikir Tony Blair Institute tersebut mempresentasikan pengembangan teknologi nuklir di Inggris.
“Tony mengatakan Inggris sudah mengembangkan teknologi pembangkit nuklir modular yang relatif kecil, 300 sampai 500 mega watt saja,” ucap Eddy di Hotel Mandarin Oriental Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Eddy nuklir modular tersebut cocok dengan negara kepulauan seperti Indonesia. Teknologi itu nantinya akan diperkenalkan lebih lanjut. Eddy mengatakan pemerintah Indonesia masih akan menunggu penjelasan lebih lanjut dari perusahaan asal Inggris yang direkomendasikan oleh Tony.
Pemerintah berharap dapat mengetahui lebih banyak lagi bagaimana teknologi nuklir bisa diadopsi di Indonesia. Pemerintah, kata Eddy, belum menetapkan lokasi untuk pembangunan energi alternatif tersebut.
Namun, kata Eddy, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan selama ini, ada dua lokasi yang memang menjadi preferensi untuk pembangunan pembangkit nuklir. Di antaranya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.
“Tetapi kepastiannya pengembangannya bagaimana nanti kita akan lihat. Karena RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2025-2034 kan masih dalam proses penyelesaian,” ucapnya.
Di dalam RUPTL tersebut rencananya akan ada 1 giga watt pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dikembangkan. Rencana tersebut menjadi awal dari pengembangan energi nuklir Indonesia.
Pada 2038 sumber-sumber energi terbarukan di Jawa dirprediksi akan habis. Sehingga menurut Eddy nuklir menjadi salah satu alternatif yang dibutuhkan.
Pemerintah sendiri baru saja menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan salah satu cara transisi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam peraturan tersebut. Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir menurut aturan itu harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
