TEMPO.CO, Jakarta - Forum Purnawirawan Prajurit TNI membantah tudingan bahwa mereka adalah purnawirawan barisan sakit hati. Tudingan itu muncul setelah pensiunan perwira TNI itu membacakan 8 tuntutan, termasuk salah satunya adalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Salah satu tokoh dari forum itu, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko mengatakan orang yang menuduh mereka sebagai barisan sakit hati adalah orang gila dan berhati kotor. “Bayangkan saja lah ya..Orang seperti Pak Try Sutrisno yang sudah 90 tahun, mantan pejabat, mantan wakil presiden (ikut mendukung),” kata Soenarko saat dihubungi Tempo pada Jumat, 8 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus ini mengatakan mereka yang mendukung deklarasi adalah purnawirawan yang rata-rata berusia di atas 60 tahun. Apalagi, kata dia, Try Sutrisno sudah memasuki usia kepala sembilan. “Aduh, itu orang gila. Itu-itu orang gila yang…hatinya kotor. Otaknya sudah enggak waras,” ujar dia dengan nada tinggi.
Mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno mendukung deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan, Try mengatakan ikut menandatangani deklarasi tersebut. Alasannya, ia menilai tindakan purnawirawan merupakan upaya penyelamatan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak, termasuk purnawirawan kepolisian. Menurut Try, mereka ingin supaya negara bisa ditata kembali.
“Anda lihat isinya. Itu semua masalah pokok semua. Itu semua masalah berat. Kalau saudara orang Indonesia baca itu, kalau ini enggak diberesin, rusak negara,” kata Try Sutrisno kepada Tempo di kediamannya, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025.
Try tak hanya berdiskusi dengan para purnawirawan, tetapi juga menampung aspirasi dari masyarakat sipil. Ia meminta publik menanyakan kepada ahli hukum tata negara, apakah pencalonan Gibran melanggar karena memaksakan umur untuk dicalonkan.
“Itu pasti akan didengar orang-orang, masyarakat. Bukan hanya purnawirawan. Kalau baik, kita akan diam, enggak akan ngomong,” katanya.
Kepada Tempo, 30 April 2025, Soenarko mengklaim delapan sikap itu digodok sejak pertengahan 2024. Tetapi ketika itu para purnawirawan tak sering membicarakannya karena kekuasaan Joko Widodo yang menjabat presiden masih sangat kuat. Para purnawirawan kembali berkumpul dan merumuskan sikap mulai awal tahun ini.
Tuntutan pemakzulan Gibran oleh purnawirawan dituding berbagai pihak sebagai gerakan yang dibuat “barisan sakit hari” karena kalah dari pemilihan presiden 2025. Salah satunya adalah Koordinator Tim Hukum Merah Putih, Suhadi. Dalam siniar Cokro TV yang diunggah pada 7 Mei 2025, Suhadi menyoroti sejumlah nama yang mendukung deklarasi tersebut.
“Saya tahu waktu pilpres mereka itu ada di mana. Makanya saya berpikir mereka ini kelihatannya karena kalah belum move on. Padahal pemilunya sudah selesai,” katanya.
Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam FPP TNI adalah pendukung rival Prabowo pada pemilihan presiden, Anies Baswedan. Di antaranya adalah Soenarko dan mantan Komandan Korps Marinir, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Suharto.
Suharto mengakui bahwa ia pendukung Anies. Namun dia dan Soenarko menampik jika FPP TNI disebut pendukung Anies. Menurut dia, para purnawirawan yang bergabung dalam forum itu merupakan pendukung Prabowo, Anies, dan Ganjar Pranowo. “Di sini lengkap,” ucap Soenarko.
Hussein Abri Dongoran, Andi Adam Faturahman dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
