TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan mengagendakan penyelenggarakan Muktamar pada Agustus-September tahun ini. Muktamar adalah forum tertinggi PPP untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan strategis partai.
Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat PPP Usman Muhammad alias Donnie Tokan mengatakan keputusan menyelenggarakan Muktamar pada Agustus-September didasari hasil rapat pengurus teras DPP, beberapa waktu lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pelaksanaan Muktamar berdasarkan hasil rapat pengurus, setelah Idul Adha dan pilkada ulang sehingga diputuskan Agustus-September," kata Donnie kepada Tempo, Rabu, 14 Mei 2025.
Ia menjelaskan, memang pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Desember lalu, dibahas mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar. Saat itu, kata dia, diputuskan bahwa Muktamar ke-10 PPP akan dihelat di Bali pada akhir April atau awal Mei 2025. Tetapi, agenda ini ditunda dengan pelbagai alasan dan pertimbangan.
Donnie mengatakan, penundaan tersebut tidak memiliki maksud apapun. Ia berharap para pengurus, baik di tingkat pusat hingga wilayah, dapat memahami keputusan tersebut.
"Kami berharap pengurus terus menguatkan konsolidasi, mengingat jadwal Muktamar masih beberapa bulan lagi," ujarnya.
Adapun, pada Muktamar nanti, terdapat sembilan nama yang masuk dalam bursa calon ketua umum partai ka'bah. Donnie menyebut, nama-nama itu berasal dari kalangan internal dan eksternal partai.
Nama-nama yang dimaksud, antara lain Muhammad Mardiono; Romahurmuzi; Sandiaga Salahuddin Uno; Amir Uskara; dan Taj Yasin Maimoen dari kalangan internal.
Sementara dari kalangan eksternal partai, dia melanjutkan, terdapat nama seperti Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman; Menteri Sosial Syaifullah Yusuf; Menteri Pertanian Amran Sulaiman; dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Nama-nama tersebut, kata Donnie, masih berstatus sumir, tapi ada juga yang sempat melakukan konsolidasi dengan pengurus-pengurus PPP di tingkat wilayah, maupun di tingkat pengurus teras. "Kalau benar nama dari eksternal ini akan maju, tentunya kami akan menyambut baik," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, pada Pemilu 2024, PPP dinyatakan tak lolos ke Parlemen usai penghitungan akhir Komisi Pemilihan Umum menetapkan suara PPP hanya menorehkan angka 3,87 persen atau di bawah ambang batas parlemen yang ditetapkan di angka 4 persen.
Walhasil, untuk pertama kali dalam sejarah, PPP harus terdepak dari Senayan sejak berdiri pada 1973 silam.
