Polisi Periksa Pengurus GRIB Jaya yang Menyegel Pabrik di Kalimantan Tengah

Baca: Sumber Uang Hercules Mendanai GRIB Jaya
 
“Kami memanggil ketua GRIB Jaya Kalimantan Tengah beserta tiga orang pengurus lainnya, yakni berinisial R, YR, EM, dan YES, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalimantan Tengah,” kata Kepala Polda (Kapolda) Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal (Irjen) Iwan Kurniawan, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu.
 
Iwan menekankan, Polda Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menindak siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum kepolisian tersebut. Ia juga mengajak masyarakat Kalimantan Tengah untuk melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindakan premanisme yang terjadi di lingkungan sekitar.
 
“Kami semua memastikan akan memproses segala aksi premanisme secara tegas dan tuntas. Polri terus berkomitmen untuk hadir dan melindungi setiap warga negara dan tidak ada ruang untuk aksi premanisme,” ujarnya.
 
Awal mula kasus ini adalah ketika sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan penyegelan sebuah pabrik oleh GRIB Jaya di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, pada Sabtu, 26 April 2025.
 
Aksi di pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) itu ditandai dengan spanduk bertuliskan “pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng”.
 
Saat itu, Iwan menyatakan sudah memerintah anak buahnya untuk menindak tegas penyegelan yang dilakukan DPD GRIB Jaya Kalimantan Tengah. “Secara khusus, saya sudah memerintahkan Direktur Krimsus (Kriminal Khusus) dan Direktur Krimum dan Subdit Jatanras (Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan) untuk membentuk tim guna melakukan penyelidikan membantu Polres Barsel,” katanya di Palangka Raya, Jumat, 2 Mei 2025, seperti dikutip oleh Antara.
 
Menurut laporan Antara, aksi penyegelan tersebut bermula dari kerja sama bisnis karet antara seorang warga bernama Sukarto dengan PT BAP. Terjadi perselisihan yang akhirnya dibawa ke pengadilan.
 
Dalam proses persidangan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung, PT BAP dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Sukarto karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp778 juta lebih.
 
PT BAP juga dihukum membayar ganti rugi material keuntungan yang tidak dapat dinikmati atau diperoleh oleh Sukarto dikarenakan tidak dapat mengelola uang harga karet tersebut, yang sampai sekarang belum dibayar oleh PT BAP sebesar 6 persen terhitung sejak 2 Februari 2011 sampai dengan dipenuhinya putusan dalam perkara ini.
 
Untuk menagih haknya, Sukarto memberi kuasa kepada GRIB Jaya Kalteng yang kemudian menyegel PT BAP.