TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran mendalam pada Selasa malam atas serangan rudal India terhadap Pakistan. Serangan India yang menargetkan sejumlah kota di Pakistan ini menewaskan 8 orang, melukai 35 orang, dan dua lainnya hilang.
"Sekjen PBB sangat prihatin dengan operasi militer India di sepanjang Garis Kontrol dan perbatasan internasional. Ia menyerukan pengekangan militer maksimum dari kedua negara," kata juru bicaranya Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Anadolu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dunia tidak mampu menanggung konfrontasi militer antara India dan Pakistan," tambahnya.
Pernyataan Guterres disampaikan tak lama setelah militer India melancarkan serangan rudal di bawah apa yang disebutnya "Operasi Sindoor," yang menargetkan lokasi-lokasi di Pakistan dan Jammu dan Kashmir yang dikelola Pakistan.
Angkatan Udara Pakistan pada Rabu 7 Mei 2025 membalas serangan ini dengan menembak jatuh lima jet tempur India.
Menurut sumber keamanan Pakistan, jet-jet India yang jatuh menjadi target "ketika berusaha menyerang Pakistan dari wilayah udara India."
Jet-jet itu mencakup tiga pesawat Rafale, MiG-29, dan satu SU-30, kata sang sumber.
Pernyataan itu disampaikan saat ketegangan meningkat antara kedua negara atas serangan bulan lalu di resor wisata Pahalgam di Kashmir yang dikelola India yang menewaskan 26 orang.
India menyalahkan Pakistan, dengan mengatakan serangan itu memiliki "hubungan lintas batas." Islamabad membantahnya dan sebaliknya menawarkan penyelidikan netral dengan pemantauan pihak ketiga.
Kedua negara telah mengambil langkah-langkah diplomatik terhadap satu sama lain, termasuk membatalkan visa bagi warga negara masing-masing dan memanggil pulang beberapa staf diplomatik.
India juga menangguhkan partisipasinya dalam Perjanjian Perairan Indus, perjanjian penggunaan dan distribusi air tahun 1960 dengan Pakistan.
Dalam beberapa hari terakhir, banyak negara, termasuk Amerika Serikat, telah menghubungi para pemimpin kedua negara dalam upaya meredakan ketegangan.
