TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah pusat menyatakan telah membuka Rp 86,6 triliun anggaran yang diblokir dari 99 kementerian/lembaga pada akhir April 2025 lalu. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Deddy Pranowo Eryono merespon positif keputusan pembukaan anggaran birokrasi itu.
Blokir anggaran di masa Presiden Prabowo Subianto itu dilakukan untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran seperti tertuang melalui Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu dampak akibat blokir anggaran di antaranya aktivitas MICE atau Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition yang menurun drastis kalangan birokrasi pemerintah di perhotelan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami berharap pembukaan blokir anggaran pemerintah itu segera bisa berdampak dengan bangkitnya kembali sektor MICE perhotelan," kata Deddy, Rabu 7 Mei 2025.
Sektor MICE selama ini dinilai seperti nyawa operasional perhotelan dari okupansi atau tingkat keterisian kamar. Termasuk aktivitas kegiatan seperti pertemuan, seminar, juga event pemerintahan yang digelar di perhotelan. Namun sejak efisiensi anggaran dijalankan, semua aktivitas MICE birokrasi nyaris mati total. Tak hanya hotel berbintang yang terdampak, namun juga hotel non bintang ikut terkena imbasnya.
Persiapan perhotelan
Meski demikian, Deddy memahami, ketika keran anggaran telah dinyatakan dibuka, tentu masih butuh proses agar dampaknya bisa segera dirasakan industri perhotelan. Pemerintah di daerah pun perlu menyusun rencana anggaran itu agar bisa segera digunakan.
Pengumuman soal pembukaan keran anggaran pemerintah itu juga menjadi dorongan pelaku perhotelan mulai melakukan beberapa persiapan. Mengingat saat okupansi jatuh selama empat bulan terakhir, banyak karyawan hotel terdampak. Dalam bentuk dirumahkan tanpa gaji atau dikurangi jam kerjanya demi mengurangi beban operasional hotel.
"Jika reservasi juga MICE itu nanti mulai berjalan, kami coba panggil kembali sekitar 5.800-an orang karyawan perhotelan di Yogyakarta yang kemarin sempat terdampak akibat beban berat operasional hotel itu," kata Deddy.
PHRI DIY berharap, pemerintah di daerah serta kementerian dan lembaga juga bisa segera merespon dibukanya blokir anggaran itu. Termasuk menyusun rencana untuk belanja dan reservasi di perhotelan. Menurut catatan PHRI, sejak Januari hingga April, okupansi hotel di wilayah itu pada Mei 2025 berangsur meningkat di angka mendekati 50 persen. "Pada bulan Mei ini kami menargetkan okupansi itu bisa bergerak ke angka 80 persen," ujar dia.
Penurunan okupansi
Dalam pertemuan dengan DPRD DIY sebelumnya, PHRI menyoroti kebijakan efisiensi anggaran sangat berdampak terhadap industri perhotelan dan restoran di Yogyakarta. Usaha perhotelan terancam gulung tikar akibat penurunan jumlah wisatawan yang reservasi dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.
"Sejak Januari okupansi awalnya turun menjadi 40 persen, lalu Februari sampai Maret tambah merosot menjadi 5-15 persen," kata dia.
Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi mengakui bahwa efisiensi anggaran memang berdampak besar bagi sektor pariwisata. Ia menjelaskan bahwa Pemda DIY telah mengkaji kondisi ini sejak awal tahun dan berupaya mencari solusi agar sektor pariwisata tetap bergerak.
“Kami memahami bahwa banyak daerah lain seperti Bali juga mengalami dampak serupa. Saat ini, kami berfokus pada optimalisasi event-event wisata agar bisa menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan lama tinggal mereka di DIY,” kata Imam.
