4 hours ago
4
Relawan menyiapkan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulteng, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2026). Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan Rules of 4 Hours, yakni makanan MBG wajib dikonsumsi maksimal empat jam setelah matang dan dilarang dikonsumsi setelah melewati batas waktu guna mencegah risiko kesehatan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini diperkirakan maksimal sekitar Rp240 triliun. Pemerintah menilai pelaksanaan program tersebut kini semakin terkendali.
Purbaya mengatakan, pagu anggaran MBG sebelumnya mengalami beberapa kali penyesuaian. Anggaran yang semula mencapai sekitar Rp330 triliun turun menjadi Rp270 triliun dan kemudian diperkirakan berada di kisaran Rp240 triliun.
“Jadi dari Rp330 triliun, turun Rp270 triliun, turun lagi Rp240 triliun. Saya kira paling tinggi Rp240 triliun,” kata Purbaya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah terus memantau pelaksanaan MBG di lapangan. Kementerian Keuangan mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di berbagai daerah untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jadi saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” ujarnya.
Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan program. Pemerintah juga akan melihat perkembangan pelaksanaan MBG sebelum menentukan kebutuhan anggaran selanjutnya.
Purbaya mengatakan, jika dalam pelaksanaannya masih ditemukan SPPG yang bermasalah dan tidak mengikuti ketentuan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian anggaran.
“Kalau ada SPPG yang ngaco-ngaco, nanti kita kurangi anggarannya,” kata dia.
Dengan pengawasan tersebut, Purbaya menilai pelaksanaan program MBG semakin terkendali. Pemerintah juga tidak ingin anggaran yang disiapkan terlalu besar jika realisasi di lapangan belum membutuhkan seluruh pagu.
