1 hour ago
3
Oleh: Entang Sastaratmadja, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di negeri ini, sebagian besar petani padi akan melepas hasil panennya dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP). Jarang petani padi yang mampu mengolah gabah untuk dijadikan beras.
Urusan mengolah gabah menjadi beras, sepertinya sudah tidak berada dalam genggaman petani. Para pengusaha penggilingan padi, bandar, tengkulak dan juga Buloglah yang paling berkepentingan melakukannya.
Pernyataan yang menyebutkan "petani padi lebih memilih jual gabah dibanding jadi beras", karena lima alasan praktis seperti butuh uang cepat dan modal terbatas. Selanjutnya, berkaitan dengan cashflow.
Setelah panen, petani butuh bayar utang pupuk, upah buruh, dan biaya hidup. Jual gabah = uang masuk 1-3 hari. Lalu, proses jadi beras lama. Menjemur 2-3 hari, giling, kemas. Sambil nunggu itu, dapur tidak ngebul. Kalau hujan, gabah bisa rusak.
Kedua, biaya giling dan susut tinggi. Ongkos giling rata-rata Rp 300-Rp 500/kg. Kalau hasil 5 ton, artinya keluar Rp 1,5 juta-Rp2,5 juta dulu. Kemudian, susut berat. Dari 100 kg gabah kering giling, cuma jadi 62-65 kg beras.
Petani menanggung risiko susutnya. Selain itu, kualitas turun. Kalau menjemurnya kurang kering, berasnya patah waktu digiling. Harga jatuh. Ketiga, tidak punya alat dan gudang. Mesin giling mahal. Rice milling unit yang bagus puluhan sampai ratusan juta.
Mayoritas petani garap lahan kurang dari 0,5 Ha, tidak masuk akal beli. Kemudian, tempat jemur terbatas. Butuh lantai jemur luas. Musim hujan = gagal jemur, gabah tumbuh jamur. Juga menyimpan beras lebih berisiko. Kutu, apek, dan harga bisa turun. Jual gabah = risiko pindah ke tengkulak/pabrik.
Keempat, harga gabah lebih pasti. Ada HPP. Pemerintah tiap tahun tetapkan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah. Bulog wajib serap. Jadi ada jaring pengaman. Lalu, tengkulak jemput di sawah. Petani tidak perlu mikir transport. Datang, timbang, bayar, angkut. Beres.
Dan harga beras fluktuatif. Kalau jual beras harus bersaing dengan merek besar, butuh kemasan, izin edar, dan jalur distribusi. Ribet.
Kelima, skala usaha tidak nutup. Untuk untung dari jual beras, petani harus main volume besar dan punya brand. Petani kecil dengan 1-2 ton beras susah dapat margin. Mending jual gabah, walau margin tipis tapi pasti dan cepat.
Singkatnya, jual gabah sama dengan risiko rendah, uang cepat, tidak perlu modal tambahan. Jual beras sama dengan untungnya bisa lebih gede, tapi modal, waktu, dan risikonya juga gede. Petani yang sudah membentuk kelompok/gapoktan dan punya RMU sendiri biasanya baru berani jual beras langsung, karena bisa pangkas biaya giling dan jual volume besar.
Pemerintah sebenarnya mendorong petani untuk menjual beras, bukan gabah. Karena nilai tambahnya lebih tinggi dan petani bisa dapat untung lebih besar. Ini beberapa dukungan yang ada sekarang:
Adanya, bantuan alat dan mesin pascapanen seperti RMU/Rice Milling Unit. Kementan lewat Ditjen Tanaman Pangan memberi bantuan mesin penggiling padi ke kelompok tani/gapoktan. Ada yang kapasitas 1-2 ton/jam.
Kemudian, Dryer/Vertical Dryer, untuk mengeringkan gabah biar tidak tergantung cuaca. Kapasitas 5-10 ton per batch. Penting banget supaya kadar air turun ke 14 persen dan beras gak patah pas digiling. Juga Power thresher, combine harvester agar panen lebih efisien, susut berkurang.
Syarat utama, biasanya harus tergabung di kelompok tani dan ajukan proposal lewat Dinas Pertanian kabupaten. Selanjutnya, kredit dan modal usaha, seperti KUR Pertanian. Kredit Usaha Rakyat bunga 6 persen per tahun. Plafon sampai Rp500 juta. Bisa dipakai buat modal giling, beli kemasan, sewa gudang.
Lalu, Program YESS & Petani Milenial. Ada pendampingan + akses modal buat anak muda yang mau usaha penggilingan dan jual beras. Ada juga PMI/LKM-A Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di gapoktan, bisa pinjam buat modal olah gabah jadi beras.
Kemudian, serapan Bulog langsung beras. Perubahan kebijakan. Sejak 2023-2024, Bulog mulai buka opsi serap beras dari gapoktan/penggilingan kecil, gak cuma gabah. Kemudian, harga. Ada HPP beras di gudang Bulog.
Kalau gapoktan bisa giling sendiri, margin lebih gede dibanding jual gabah ke tengkulak. Program Cadangan Beras Pemerintah. Bulog wajib stok, jadi ada pasar yang jelas.
Lalu, korporasi petani dan hilirisasi melalui Food Estate dan Korporasi Petani. Petani didorong gabung dalam korporasi supaya skala usahanya besar. Kalau gabah dikumpulin 1000 ton, baru layak punya RMU sendiri dan jual beras dengan merek.
Selanjutnya bantuan kemasan dan merek. Lewat program TTI/TOKO TANI INDONESIA, gapoktan dibina buat kemas beras sendiri. Bulog & ID FOOD bantu pasarkan. Kemudian, digitalisasi. Aplikasi SIPINDO, Mitra Tani, dll. buat hubungkan gapoktan langsung ke pasar modern tanpa tengkulak.
Selain itu, dikembangkan pelatihan dan pendampingan. P4S dan BPP, Pusat Pelatihan Pertanian Swadayadan Balai Penyuluhan Pertanian mengajarkan cara giling bagus, sortasi beras, kemas, sampai hitung HPP beras. Lalu, sertifikasi. Bantu urus izin edar PIRT, halal, dan SNI beras biar bisa masuk ritel modern.
Bagaimana dengan kendalanya di lapangan ? Walau programnya ada, banyak petani belum akses karena administrasi ribet. Harus bikin proposal, ada kelompok aktif, laporan rutin. Kemudian, skala kecil. Kalau lahan kurang dari 0,5 Ha, hasil gabahnya sedikit.
Tidak nutup biaya giling sendiri. Lalu, manajemen kelompok. Banyak gapoktan tidak jalan setelah dapat bantuan RMU karena tidak ada yang mengurus maintenance dan keuangan.
Jadi catatan akhirnya, bila ingin terjadi perbaikan nilai tambah ekonomi dalam kehidupan kaum tani, maka petani harus konsolidasi dulu lewat gapoktan/koperasi. Kalau cuma petani sendirian pasti susah, namun jika gabungan 50-100 Ha, bantuan RMU + dryer baru masuk akal dan bisa jual beras sendiri.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
