1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pintu utama penyaluran berbagai program bantuan negara. Mulai dari bantuan sosial (bansos), alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program subsidi pemerintah nantinya akan disalurkan melalui koperasi tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (15/7/2026). Menurut dia, pemerintah ingin menjadikan KDKMP sebagai infrastruktur pelayanan pemerintah di tingkat desa.
"Seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah," kata Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, keberadaan KDKMP selama ini masih kerap disalahpahami. Padahal, koperasi tersebut dibentuk untuk menjadi simpul pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat perekonomian desa.
Selain menjadi jalur penyaluran berbagai bantuan pemerintah, KDKMP juga akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, terutama saat musim panen raya, sehingga petani tidak lagi menjual hasil panennya dengan harga rendah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menepis anggapan bahwa kehadiran KDKMP akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), maupun warung-warung kecil di desa.
Menurut Yandri, KDKMP justru dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan.
"Kami akan membangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan," ujar Yandri.
Ia menjelaskan, Seminar Nasional KDKMP yang digelar Kementerian Desa bersama 10 asosiasi desa merupakan forum publik pertama yang secara khusus membahas operasional koperasi tersebut. Selama ini, kata dia, pemerintah baru menyampaikan konsep KDKMP melalui berbagai kesempatan, tetapi belum membuka ruang dialog yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
"Kami ingin forum ini dijadikan ajang berdialog agar operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin sempurna. Kami ingin mendapatkan masukan dari publik sekaligus menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai program strategis Presiden ini," kata Yandri.
Seminar tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah dukungan terhadap percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan KDKMP sebagai pusat kegiatan ekonomi desa.
Sepuluh asosiasi desa juga menyatakan komitmen untuk mendorong pemerintah desa memperkuat ekosistem KDKMP melalui sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, pelaku ekonomi kreatif, serta berbagai potensi ekonomi lokal.
Selain itu, mereka mendorong pengembangan usaha produktif sesuai karakteristik masing-masing daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi, hingga percepatan transformasi digital agar KDKMP mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.
