Pemprov Banten perkuat komitmen birokrasi bersih dengan gandeng KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan program e-learning integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya memperkuat komitmen birokrasi bersih dan profesional. Program ini diluncurkan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Benteng Vredeburg, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Program bertajuk "E-Learning Petty Corruption: Integrity Ranger" ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman antikorupsi di kalangan ASN sejak level paling dasar. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan bahwa digitalisasi pembelajaran integritas tersebut merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi bersih dan pelayanan publik yang profesional.
“ASN harus terus meningkatkan kapasitas, disiplin, dan integritas agar pelayanan publik semakin bersih dan profesional,” ujar Deden. Ia menambahkan bahwa langkah ini bukan hanya seremonial, tetapi bagian dari pembenahan sistem tata kelola pemerintahan.
Pemanfaatan teknologi, menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, merupakan strategi penting untuk mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur. “Ini adalah pembelajaran elektronik yang sudah disiapkan untuk memperkuat integritas. Kita semua adalah penjaga integritas sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Setyo juga menilai bahwa peningkatan kualitas SDM akan berdampak pada penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menjadi tolok ukur keberhasilan upaya pencegahan korupsi. Karena itu, pendidikan integritas yang terstruktur perlu diperluas hingga ke level pemerintah daerah.
Sebelumnya, Pemprov Banten juga mengikuti beberapa agenda pendukung peluncuran platform tersebut, termasuk talkshow pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran integritas dan workshop percontohan penerapannya di daerah.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

1 hour ago
1













































