Pemkab Sumbawa Barat Matangkan RKPD 2027 Berbasis Data

REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA BARAT, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, mengadakan diskusi publik untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, menekankan pentingnya program kerja yang nyata dan berbasis data dalam forum yang berlangsung pada Selasa.

Bupati Amar menegaskan bahwa forum ini seharusnya lebih berfokus pada pembahasan teknis dan aplikatif, bukan sekadar kebijakan normatif. "Pada momen ini harus lebih banyak berbicara hal-hal teknis dan aplikatif. Apa yang benar-benar akan dilakukan di 2027, bukan lagi berbicara dalam ranah-ranah kebijakan," ujarnya.

Setiap perangkat daerah diminta untuk memahami posisi dan capaian kinerja saat ini sebagai dasar merumuskan langkah ke depan. "Kalau capaian sudah melampaui target, maka pertahankan atau bahkan cicil target berikutnya. Tapi jika masih tertinggal, maka upaya kita harus dua kali lebih kuat untuk mencapai target yang diinginkan," tambahnya.

Bupati juga menekankan bahwa penyusunan Renja bukan hanya kewajiban administratif, melainkan tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Ia memberikan catatan strategis kepada perangkat daerah untuk lebih fokus pada kerja berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, termasuk penguatan data kesejahteraan sosial, pengembangan sektor pertanian dan hortikultura, serta peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi.

Sinkronisasi Program dan Tantangan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa Barat, Suhadi, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui forum konsultasi publik dan penyempurnaan rancangan awal. Selanjutnya, perangkat daerah akan menyusun rencana kerja masing-masing secara sistematis berbasis sistem perencanaan daerah. "Forum lintas perangkat daerah ini merupakan ruang sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah," jelasnya.

Meskipun rancangan awal Renja perangkat daerah telah selaras dengan dokumen perencanaan strategis, Suhadi mengakui masih ada tantangan dalam penentuan strategi pencapaian indikator kinerja serta keterbatasan data pendukung yang akurat dan valid. "Kami optimistis seluruh kendala tersebut dapat segera diatasi sehingga dokumen RKPD 2027 benar-benar menjadi instrumen kerja yang berdampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara