KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendorong pemerintah daerah membuka skema beasiswa daerah untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Skema ini diharapkan melengkapi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) pusat yang dinilai belum cukup menjangkau seluruh mahasiswa.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Muhammad Najib, mengatakan pemerintah pusat saat ini menyalurkan sekitar 950 ribu penerima beasiswa KIP Kuliah. Namun jumlah tersebut belum memadai untuk mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi secara signifikan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Karena itu kami mendorong pemda untuk mengeluarkan KIP Daerah, agar putra daerah bisa kuliah, bahkan dengan skema ikatan dinas untuk kembali membangun daerahnya,” kata Najib saat ditemui di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2026.
Usulan ini sekaligus merespons maraknya mahasiswa menunggak uang kuliah tunggal (UKT) karena kesulitan ekonomi. Banyaknya mahasiswa yang menunggak ongkos kuliah itu menyebabkan mereka terancam putus kuliah.
Menurut Najib, beberapa daerah seperti Jakarta telah lebih dulu menjalankan program beasiswa daerah. Model tersebut dinilai bisa direplikasi oleh daerah lain untuk memperluas akses pendidikan tinggi.
Najib menyebut, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 34 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 39 persen pada 2029. Untuk mencapai kenaikan satu persen saja, dibutuhkan tambahan sekitar 750 ribu mahasiswa baru. “Kalau hanya mengandalkan KIP Kuliah dari pusat, tidak cukup. Perlu kolaborasi dengan pemda dan juga sektor swasta,” ujarnya.
Selain mendorong pemerintah daerah, Kemendiktisaintek mengajak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk menyediakan beasiswa. Sejumlah perusahaan, kata Najib, telah mulai berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan tinggi.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS). Salah satunya dengan membatasi kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN agar tidak terus meningkat, serta mengatur jadwal seleksi agar PTS memiliki ruang lebih luas dalam merekrut mahasiswa.
Najib menilai peningkatan akses pendidikan tinggi tidak hanya bergantung pada pembiayaan, tetapi juga pada relevansi program studi dengan kebutuhan industri. Ia mendorong perguruan tinggi, terutama PTS, untuk menghadirkan program studi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, seperti bidang kecerdasan buatan dan sains data. “Yang paling penting adalah jaminan setelah lulus. Kalau ada kepastian terserap ke industri, itu akan menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa,” kata dia.
