2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebanyak 93 kepala desa dari enam kecamatan menuntut pemekaran Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mereka menghendaki adanya daerah otonomi baru, yakni Brebes Selatan, dengan alasan ketimpangan pembangunan dan akses ke pelayanan publik yang jaraknya jauh.
Sejumlah tokoh yang mendukung gerakan pemekaran Kabupaten Brebes mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jateng di Kota Semarang, Kamis (30/4/2026). Mereka mendesak agar DPRD dan Pemprov Jateng membahas pemekaran Kabupaten Brebes dalam rapat paripurna.
Anggota Dewan Pengarah Pergerakan Pemekaran Brebes, Karim Najib, mengungkapkan, terdapat enam kecamatan yang diproyeksikan masuk dalam pemekaran dan menjadi wilayah Brebes Selatan. Mereka terdiri dari Kecamatan Tonjong, Paguyangan, Sirampog, Bumiayu, Bantarkawung, dan Salem.
"Alasannya (desakan pemekaran) itu ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik yang jauh," ujar Karim ketika diwawancara di DPRD Jateng.
Dia menerangkan, jika membutuhkan pelayanan publik, warga di enam kecamatan terkait harus menempuh perjalanan antara dua hingga tiga jam ke Kota Brebes. "Apalagi yang di pegunungan, bisa empat jam," ucapnya.
Menurut Karim, jarak dan waktu tempuh tersebut seperti perjalanan dari Kota Semarang ke Kota Yogyakarta. Selain itu, Karim menilai, telah terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah Brebes utara dan selatan. Dia berpendapat, selama ini pembangunan lebih terfokus di wilayah utara.
Karim mengatakan, inisiatif soal pemekaran suatu daerah harus muncul melalui musyawarah desa dan diteruskan ke Badan Permusyawaratan Desa. "Sudah ada 93 kepala desa yang setuju (pemekaran)," ucapnya.
Atas usulan BPD, gagasan soal pemekaran sudah pernah dirapatkan secara paripurna oleh DPRD Brebes. Karena itu, Karim mendesak agar DPRD dan Gubernur Jateng turut membahas soal pemekaran Brebes dalam rapat paripurna.
"Tadi ada keputusan, tahun 2026, itu maksimal sudah ada rapat paripurna DPRD Provinsi Jateng dan Gubernur," kata Karim.
