PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa 19 Mei 2026 menyatakan "amat prihatin" atas nasib dan keselamatan para aktivis Global Sumud Flotilla (GSF). Hal ini setelah pasukan Israel menyergap seluruh kapal dan menculik ratusan aktivis dalam konvoi kemanusiaan ke Jalur Gaza itu.
"Kami sangat prihatin atas keselamatan semua orang di kapal. Mereka harus dilindungi, dan mereka harus dipastikan tetap aman," kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers seperti dilansir Anadolu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Hukum internasional di laut lepas harus dipatuhi," ujar dia.
Saat ditanya apakah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan menegaskan penculikan aktivis flotilla tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, Dujarric mengatakan masih perlu meninjau lebih jauh saat ini.
"Tetapi hal tersebut tampaknya tidak dilakukan dengan mengindahkan hukum internasional secara penuh," tutur jubir Sekjen PBB itu.
Dujarric juga menyerukan kembali kepada Israel agar tidak lagi membatasi bantuan kemanusiaan yang memasuki Jalur Gaza.
"Ingatlah bahwa cara terbaik menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah melalui jalur resmi. Dan supaya semakin banyak bantuan yang masuk, Israel harus menyingkirkan berbagai rintangan dan batasan yang ada, yang tak memungkinkan kami membawa masuk bantuan yang diperlukan," Dujarric menegaskan.
Jubir Sekjen PBB turut menyoroti kelangkaan kritis suku cadang instalasi generator daya dan stasiun pompa, menumpuknya sampah padat, dan kurangnya material yang diperlukan untuk membangun kembali tempat tinggal berskala besar di Jalur Gaza yang masih dikepung tersebut.
Penculikan di Perairan Internasional
Lebih dari 50 kapal berlayar dari kota pelabuhan Marmaris di Turki pekan lalu, dalam apa yang digambarkan oleh penyelenggara sebagai tahap akhir perjalanan yang bertujuan untuk menantang blokade Israel terhadap wilayah Palestina yang terkepung.
Pasukan Israel mulai menyerbu kapal-kapal tersebut di perairan internasional di lepas pantai Siprus pada Senin 19 Mei 2026, kata penyelenggara, dan menculik para aktivis.
Beberapa negara telah mengutuk serangan Israel terhadap armada bantuan tersebut. Menteri luar negeri Turki, Spanyol, Yordania, Pakistan, Bangladesh, Brasil, Indonesia, Kolombia, Libya, dan Maladewa mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menegaskan tindakan pasukan Israel sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional".
Menurut pernyataan tersebut, para menteri menyatakan "keprihatinan serius mengenai keselamatan dan keamanan para peserta sipil armada" dan menyerukan "pembebasan segera semua aktivis yang ditahan, serta penghormatan penuh terhadap hak dan martabat mereka".
Melaporkan dari wilayah Palestina, Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera mengatakan media Israel menggambarkan operasi tersebut sebagai salah satu kampanye pencegatan angkatan laut terbesar yang menargetkan armada yang menuju Gaza dalam beberapa tahun terakhir.
Sesaat sebelum pasukan Israel mulai mencegat kapal-kapal pada Senin, Kementerian Luar Negeri Israel memerintahkan armada tersebut untuk menghentikan misinya. “Ubah haluan dan segera berbalik,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Margaret Connolly, seorang dokter dan saudara perempuan Presiden Irlandia Catherine Connolly, termasuk di antara mereka yang “diculik secara ilegal” oleh Israel, kata penyelenggara dalam sebuah pernyataan.
Presiden Connolly, dalam perjalanan yang direncanakan ke Inggris, mengatakan kepada wartawan setelah pembicaraan di London dengan Raja Charles III bahwa berita itu “mengecewakan”.
“Saya sangat khawatir tentang dia, dan saya juga sangat prihatin tentang rekan-rekannya di atas kapal,” katanya, menambahkan bahwa dia tidak memiliki detail apa pun.
Israel telah mempertahankan blokade di Gaza sejak 2007. Mereka mengklaim bahwa itu perlu untuk mencegah senjata mencapai Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya.
Kelompok hak asasi manusia dan organisasi kemanusiaan telah berulang kali mengkritik blokade tersebut, menggambarkannya sebagai hukuman kolektif yang dikenakan pada penduduk Palestina di Gaza.
