8 hours ago
3
TNI AL dikabarkan tertarik mengakuisisi kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi (C551) asal Italia.
REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Rencana pemerintah Italia menghibahkan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi (C551) ke Indonesia menimbulkan kontroversi. Parlemen Italia pun mempertanyakan kebijakan memberikan kapal induk gratis senilai 54 juta euro atau sekitar Rp 1 triliun itu ke Jakarta.
Dikutip dari laman Ilfattoquotidiano.it (surat kabar Il Fatto Quotidiano) edisi 12 Maret 2026, kontroversi itu bermula dari surat yang dikirimkan Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemenhan RI Marsdya Yusuf Jauhari tertanggal 25 September 2025 ke pemerintah Italia. Surat itu ditujukan kepada Direktur Persenjataan Nasional Kemenhan Italia Laksdya Giacinto Ottaviani.
Mereka mempertanyakan mengapa surat dari Kemenhan RI tidak pernah dikirimkan ke Parlemen Italia. Hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Italia Isabella Rauti pada Selasa lalu. Rauti adalah juru bicara Kemenhan Italia di Komite Luar Negeri dan Pertahanan Senat.
Para anggota Komite dipanggil untuk memberikan suara pada dekrit Menteri Pertahanan (Menhan) Italia Guido Crosetto (setelah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Antonio Tajani) yang menyerahkan kapal Garibaldi secara cuma-cuma kepada Indonesia. Senat mempertanyakan mengenai pembayaran jasa oleh Kemenhan RI kepada perusahaan swasta Italia pembuat kapal selam mini, Drass.
Tanggapan Rauti kepada Komisi tidak memuaskan pihak oposisi, yang meminta dan memperoleh penundaan pemungutan suara: mereka meminta kejelasan lebih lanjut tentang pemberian kapal induk kepada Jakarta. Oposisi juga meminta Menhan Guido Crosetto datang langsung ke parlemen memberi penjelasan.
Oposisi menegaskan, persetujuan dari mereka bukan sekadar formalitas. Tanpa persetujuan yang mengikat, oposisi mengancam, proses hibah kapal induk tidak bisa dilakukan. Akibatnya, pemungutan suara untuk pengesahan hibah kapal induk di Komite kemungkinan ditunda hingga setelah referendum politik pada akhir Maret 2026.
Tidak puas dengan jawaban eksekutif, kubu oposisi pun menerbitkan surat Kemenhan RI di Ilfattoquotidiano.it. Surat tersebut berisi beberapa referensi kepada Drass, perusahaan milik Sergio Cappelletti, yang sebelumnya mendanai Partai Brothers of Italy (Fratelli d'Italia) yang dipimpin Perdana Menteri Giorgia Meloni sebesar 10 ribu euro pada 2022 dan 7.500 euro antara tahun 2019 dan 2020, seperti yang dilaporkan Il Domani.
Dalam surat itu, di bawah judul "Fasilitasi Pembayaran," menyatakan: "Jika peraturan perundang-undangan yang berlaku mencegah pembayaran langsung dari Kementerian Pertahanan Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Italia, Kementerian Pertahanan Indonesia akan menunjuk Drass Galeazzi sebagai entitas yang ditunjuk untuk memenuhi kewajiban ini, sesuai dengan proses pertukaran/swap yang berlaku. Drass Galeazzi akan diberi kompensasi sesuai dengan ketentuan."
Kemudian ada paragraf berjudul "Nilai Kompensasi." Surat itu menyatakan: "Nilai offset yang dihasilkan oleh transfer ITS Garibaldi akan dikreditkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia ke rekening mitra yang ditunjuk, Drass Galeazzi."
