3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID YOGYAKARTA- Sekolah Rakyat Berdaulat Yogyakarta menggelar ngabuburit diskusi lintas-generasi pada Senin (16/3) bersama 30-an akademisi, aktivis, dan penggerak masyarakat sipil yang didominasi kaum muda.
Hadir sebagai penanggap yaitu Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada sekaligus tuan rumah, Prof M Baiquni, serta Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said.
Membuka diskusi, Prof Baiquni membunyikan alarm, “Negeri kita sedang tidak baik-baik saja!” Seperti diketahui, pada Senin (2/3), bersama sejumlah guru besar dan civitas akademika Universitas Gadjah Mada, Prof Baiquni mendeklarasikan pernyataan sikap atas penandatanganan perjanjian bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Presiden Amerika Serikat. ART dinilai merugikan dan mengancam kedaulatan negara Indonesia.
Dalam “Pemikiran Bulaksumur” itu Prof Baiquni menyampaikan, “Karena tidak didasari oleh proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pengesahan Undang-Undang (UU), maka ART melanggar konstitusi, yakni pasal 11 UUD 1945. Juga pasal 10 UU 24/2000, pasal 84 UU 7/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 13/PUUXVI/2018. Kami menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin dari penandatanganan ART dan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace yang merugikan kedaulatan Republik Indonesia itu.”
Menurut Prof Baiquni, garis “Indonesia bermartabat”, “Indonesia berdaulat”, dan “Indonesia berkonstitusi” harus terus ditegakkan. “Semangat itu perlu didorongkan, terutama melalui ‘patok-patok epistemik’ seperti yang kita gelar sekarang,” tegasnya.
Menyinggung patok epistemik, Sudirman Said mengingatkan kaum terdidik akan tugas utamanya, yakni: tidak boleh diam manakala melihat hal-hal yang melenceng. Kita saat ini, imbuh Sudirman, sedang sangat butuh suluh berupa kepemimpinan intrinsik. Kota ini pernah punya itu, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan etosnya ‘Tahta untuk Rakyat’ yang ditopang oleh dua pilar: disiplin dan virtue (keluhuran). Tanpa yang dua itu, jalannya bernegara akan ugal-ugalan. “Rambu-rambu bernegara diterabas, dilindas, atau ditekuk-tekuk sesuai keinginan. Risiko atas ugal-ugalan itu bukan nanti, tapi sudah. Sekarang kita sedang menyaksikan atau merasakannya langsung,” ujarnya.
Senada dengan itu, Pinurbo dari Forum 245 menguatkan, merdeka itu bukan dalam soal status kenegaraan saja, namun segenap warga negaranya pun harus merdeka secara epistemik agar tercipta keseimbangan tata-kelola antara negara dan rakyat.
