9 hours ago
4
ILUSTRASI Warga Muhammadiyah menghadiri Shalat Idul Fitri 1447 di pelataran Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026). Di berbagai daerah, muncul upaya menghalangi warga Muhammadiyah gunakan fasilitas publik untuk shalat Idul Fitri 1447 H pada Jumat (20/3/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maarif Institute (MI) memandang serangkaian pelarangan dan pengadangan shalat Idul Fitri 1447 H terhadap warga Muhammadiyah di berbagai daerah sebagai ancaman serius bagi kehidupan berbangsa. Lembaga tersebut menilai peristiwa yang berulang dari tahun ke tahun itu kini telah menyasar salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Sejumlah kejadian di lapangan menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, warga Muhammadiyah dilaporkan dicegat dan dipaksa membubarkan diri saat hendak menunaikan ibadah shalat Idul Fitri 1447 H di Masjid Nurul Tajdid, yang merupakan aset resmi organisasi.
Adapun di Kota Sukabumi, Jawa Barat, pemerintah kota setempat menolak izin penggunaan Lapangan Merdeka sebagai lokasi shalat Idul Fitri 1447 H pada Jumat (20/3/2026). Dalihnya, penyelenggaraan harus mengikuti hasil sidang isbat pemerintah pusat.
Kasus serupa juga terjadi di Kedung Winong, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kepala desa setempat sempat melarang pelaksanaan shalat Idul Fitri 1447 H bagi warga Muhammadiyah.
Situasi di berbagai daerah tersebut, menurut Maarif Institute, semakin buruk usai adanya pernyataan dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis. Tokoh ini menyebut, penetapan Idul Fitri di luar keputusan pemerintah adalah haram dengan dalih demi menjaga persatuan.
"Pernyataan teologis-politis semacam ini, meskipun mungkin dimaksudkan untuk mempererat umat, dalam praktiknya berpotensi menjadi pembenaran bagi tindakan persekusi di lapangan," demikian kutipan pernyataan tertulis Maarif Institute, dikutip Republika pada Ahad (22/3/2026).
