2 hours ago
3
Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus (kanan, berbaju hitam). Foto pada Agustus 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan siap memantau dan mengawal pengusutan kasus penyiraman diduga air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia (HAM), Andrie Yunus. Pada Kamis (12/3/2026) malam, pegiat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tersebut menjadi korban kekerasan. Ketika itu, ia sedang dalam perjalanan pulang usai mengisi siniar (podcast) bertajuk ”Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Jakarta.
Ketua MHH Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Trisno Raharjo menegaskan, publik menunggu Kepolisian RI (Polri) dapat mengusut secara transparan dan tuntas kasus ini hingga pengungkapan siapa dalang di balik teror tersebut.
Ia mengingatkan, jika kasus ini tidak ditangani secara terbuka dan tuntas, dampaknya dapat merusak iklim demokrasi serta menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat sipil. Meski demikian, Trisno meyakini, kelompok masyarakat sipil tetap akan bersuara kritis terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang baik.
"Kasus ini harus dapat diungkap dengan baik sampai (mengungkap siapa) aktor intelektualnya. MHH PP Muhammadiyah siap memantau dan mengawal kasus ini," ujar Trisno Raharjo kepada Republika pada Sabtu (14/3/2026).
Pihaknya berharap, aparat kepolisian dapat segera dapat menangkap pelaku penyerangan terhadap Andrie Yunus. Menurut Trisno, tidak ada kendala berarti dalam pengusutan ini, terutama dengan dukungan rekaman video kejadian perkara.
"Saya tidak melihat kasus ini sulit diungkapkan. Tinggal kesungguhan dan kemauan untuk menangkap pelakunya. Saya juga berharap, Presiden mengambil langkah tegas untuk memastikan kepolisan bekerja dengan baik," tukas Trisno.
