3 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Empat agenda strategis makro bagi pembangunan Jawa Barat telah berhasil ditetapkan dalam Musyawarah II Majelis Musyawarah Sunda (MMS) yang berlangsung di Kampus Unpad Jl Dipatiukur, akhir pekan lalu. Selanjutnya, agenda beserta rekomendasinya akan diberikan kepada Gubernur Jabar KDM (Kang Dedi Mulyadi) di Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025) mendatang.
Ketua Badan Pekerja MMS Andri P. Kantaprawira menegaskan, agenda pertama adalah MMS mengkritisi pola sentralisasi fiskal yang selama ini belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi Jawa Barat dan Banten, meskipun keduanya merupakan kontributor ekonomi terbesar setelah Jakarta. Kedua, penegasan kebudayaan sebagai fondasi jati diri, bukan sekadar pelengkap atau dekorasi pembangunan.
“Berikutnya, kami, MMS memandang Sunda Raya, mencakup Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Jakarta, memiliki potensi besar sebagai satu ekoregion dan kawasan ekonomi terpadu,’’ ujarnya. Untuk itu, tegas Andri, MMS menolak konsep aglomerasi yang mengabaikan masyarakat lokal, mengancam ruang hidup, dan merusak lingkungan apabila dilakukan tanpa konsultasi publik.
Agenda keempat, sambung dia, yakni menyoroti aspek kepemimpinan sebagai simpul penggerak seluruh agenda perubahan, sehingga perlu dibentuk segera antara lain Sunda Leadership Institute (SLI) dalam tiga level mulai umur 18 hingga 40 tahun ke atas.
“Sunda adalah kekuatan moral dan kultural yang tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa,’’ tambahnya. Untuk itu, sambung dia, sudah saatnya Sunda kembali meneguhkan jati dirinya sebagai pilar penting kebudayaan dan peradaban Nusantara demi Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat.
Hadir dalam Musyawarah II MMS tersebut sejumlah sesepuh Sunda, di antaranya Burhanuddin Abdullah, Nu’man Abdul Hakim, Ganjar Kurnia, Etty RS, Indra Perwira, Deni K. Irawan, Ernawan S. Koesoemaatmadja, serta puluhan elemen Panata Nikir dan Panata Gawe MMS.
Sejumlah rekomendasi pada empat agenda tersebut, antara lain, menegaskan nomenklatur Dinas Kebudayaan sebagai lembaga tersendiri, tidak sekadar menjadi embel-embel pariwisata agar kelembagaan kebudayaan memiliki otoritas dan daya kerja memadai.
“Reformasi fiskal nasional untuk menjamin perimbangan keuangan yang adil bagi Jawa Barat, Banten, dan DKJ. Juga, pembukaan kembali pemekaran daerah secara selektif bagi provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi syarat khususnya di wilayah yang daya dukung fiskal memadai,” sambung Andri.
Pinisepuh MMS Dindin S. Maolani menambahkan, sebagai sebuah kaukus pemikiran, MMS siap menyokong dari sisi kognitif dari gubernur KDM, sehingga visi dan misi Pemprov Jabar dalam menyejahterakan rakyat Jawa Barat bisa tercapai.
“Dengan bentuk kami lebih cair karena tidak berbadan hukum, MMS menghimpun pemikiran banyak pakar cendekia yang antara lain akan memberi rekomendasi kepada Pemprov Jabar. Secepatnya dalam 1 tahun dan jangka panjang 4 tahun ke depan,” ujar advokat senior tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati menyatakan, MMS bukan sekedar forum berkumpulnya tokoh intelektual dan pinisepuh, tetapi merupakan wadah permusyawaratan yang menjaga nyala nilai, tradisi, serta jati diri Sunda.
“Nilai ini sudah ratusan tahun menjadi pandu kehidupan masyarakat tatar Jawa Barat. Kiranya juga musyawarah ini bisa menjadi ruang untuk menemukan titik temu antara nilai budaya, kearifan lokal, dan arah pembangunan di Jawa Barat,” katanya.
Menurut dia, MMS telah menjadi penjaga nilai, pelestari identitas, sekaligus penuntun moral masyarakat Sunda. Di era global yang penuh tantangan akan arus teknologi, komersialisasi budaya dan pergeseran nilai, membuat MMS semakin relevan memastikan budaya Sunda tetap hidup, berkembang, dan bermakna bagi generasi mendatang.
