3 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor kendaraan yang teridentifikasi melakukan kecurangan dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat pengawasan, memastikan ketepatan penyaluran, serta menjaga keadilan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Direktur Utama Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan pemblokiran nomor polisi (nopol) tersebut dilakukan setelah sistem mengidentifikasi indikasi kecurangan.
“Dari sisi pengawasan sistem subsidi, Pertamina Patra Niaga telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU,” ujar Ega.
Ega tidak menjelaskan secara rinci bentuk kecurangan yang dilakukan, namun menegaskan bahwa pemblokiran dilakukan agar kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa membeli BBM subsidi.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU hingga pertengahan November 2025.
Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi hingga pelosok Indonesia melalui 231 fasilitas, mencakup terminal BBM, terminal LPG, serta depo pengisian pesawat udara di berbagai wilayah.
Untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat, perusahaan mengoperasikan 15.345 titik penyaluran, termasuk program BBM Satu Harga di 573 lokasi yang memperluas akses energi secara berkeadilan.
Lebih lanjut, Ega mengatakan pemasaran Pertamina tumbuh positif. Perusahaan terus mendorong penjualan produk nonsubsidi dan menerapkan digitalisasi untuk memantau dan mengawasi transaksi produk bersubsidi.
“Program strategis yang terus kita dorong selama 2025 antara lain program Subsidi Tepat baik untuk sektor BBM maupun LPG. Untuk BBM, saat ini telah dilaksanakan full QR Code untuk penyaluran solar maupun Pertalite,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa penyaluran BBM jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite menunjukkan hasil yang baik. Kuota solar hingga Oktober 2025 diperkirakan terkendali di bawah 1,5 persen dari alokasi yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga.
“Sementara untuk Pertalite diperkirakan under 10 persen dari kuota 2025,” kata Ega.
Untuk mendorong produk nonsubsidi sekaligus ramah lingkungan, Pertamina Patra Niaga juga meningkatkan distribusi Pertamax Green. Saat ini, 168 SPBU di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten telah menyediakan produk tersebut.
“Animo masyarakat cukup baik, pertumbuhan penjualan sampai saat ini kurang lebih 80 persen dibanding 2024,” ujar Ega.
sumber : Antara
