TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia tak sepenuhnya negatif.
“DEN melihat adanya resiprokal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya,” katanya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa, 8 April 2025, seperti dikutip dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Luhut menilai posisi strategis Indonesia memungkinkan negara ini menggantikan berbagai posisi negara lain dalam rantai pasok global. Ia lantas mencontohkan Uni Eropa yang telah mempertanyakan soal mineral kritis dari Indonesia, dan telah memperoleh lampu hijau dari Presiden Prabowo untuk bekerja sama. Artinya, ada indikasi potensi reformasi ekonomi Tanah Air dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Tak hanya itu, Luhut menilai tarif resiprokal Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia tercatat ada di urutan delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.
Ia juga menilai Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.
Oleh sebab itu, menurut Luhut, kebijakan deregulasi untuk memotong ekonomi berbiaya tinggi itu menjadi sangat penting.
“Koordinasi dengan para Menteri dan Kepala Lembaga terkait terus dilakukan. Belajar dari pengalaman sebagai Menko Marves (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi), pendekatan top-down yang diputuskan Presiden dinilai paling efektif untuk menghindari birokrasi yang berlarut-larut. Keputusan ini harus dipatuhi sepenuhnya,” ucap dia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya disebut telah memberikan instruksi satu setengah bulan yang lalu mengenai kebijakan deregulasi untuk mengantisipasi potensi tarif Amerika dengan tujuan memangkas ekonomi berbiaya tinggi. Dengan begitu, daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional bakal meningkat.
Langkah ini telah diputuskan oleh Prabowo dan didukung kebijakan counter-cyclical pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian domestik. Dengan deregulasi, penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) diharapkan agar segera kelar.
Pasalnya, kesepakatan itu akan memperluas pasar produk Indonesia hingga Eropa. Kebijakan ini juga memudahkan penyebaran produk Indonesia ke Amerika, Cina, hingga negara-negara yang termasuk dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan).
Dengan banyak inefisiensi selama ini, menurut Luhut, jadi kesempatan bangsa Indonesia untuk melakukan refleksi dan melakukan reformasi perekonomian. "Untuk menjadi ekonomi yang efisien, yang bisa bersaing dengan siapa pun."
