5 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai menggulirkan program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja. Pada tahap pertama, lebih dari 10 ribu peserta resmi mengikuti pelatihan yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, program batch pertama ini diikuti 10.405 peserta yang tersebar di Balai Latihan Kerja (BLK) dan satuan pelatihan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari hampir 30 ribu pendaftar melalui platform Skillhub.
“Pelatihan dimulai serentak sejak 1 April 2026. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, menunjukkan kebutuhan peningkatan keterampilan kerja yang semakin besar,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, pelatihan vokasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan, sekaligus memastikan kesesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja. Sepanjang 2026, program ini menargetkan 70 ribu peserta dengan dukungan pembiayaan dari APBN.
Program ini dirancang inklusif, termasuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan. Selain itu, sistem pelatihan serentak diharapkan mampu memberikan akses yang lebih merata bagi pencari kerja di seluruh Indonesia.
Menariknya, sekitar 50 persen peserta pada tahap pertama telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat antara program vokasi dan kebutuhan industri.
Peserta juga mendapatkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari pelatihan gratis, konsumsi, bantuan transportasi, hingga jaminan kecelakaan kerja dan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dukungan tersebut diberikan agar peserta dapat fokus mengikuti pelatihan tanpa terbebani biaya dasar.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menjalankan agenda transformasi untuk menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Yassierli menyebutkan enam agenda utama, di antaranya penguatan kepercayaan publik, transformasi layanan, serta peningkatan keterampilan melalui upskilling dan reskilling.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat ketenagakerjaan inklusif, menegakkan norma ketenagakerjaan, serta mendorong hubungan industrial yang lebih harmonis dan berkeadilan. Upaya ini dilakukan di tengah berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan link and match antara pendidikan dan industri hingga penyediaan pekerjaan yang layak bagi kelompok rentan.
Untuk mendukung agenda tersebut, Kemnaker juga memperkuat organisasi melalui pelantikan pejabat strategis. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pelatihan vokasi tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga menjadi jembatan nyata menuju dunia kerja, sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
sumber : Antara
