PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo dan enam perwira lainnya. Melalui Keputusan Panglima Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, Letjen Kunto dirotasi dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Sehari kemudian, Panglima TNI membatalkan mutasi Letjen Kunto dan enam perwira tersebut. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.A/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam perwira lain masih dibutuhkan kemampuanya untuk menjabat di posisi saat ini. Sehingga, pimpinan TNI merasa perlu menangguhkan mutasi mereka.
“Ada beberapa perwira dibutuhkan saat ini sesuai kebutuhan saat ini. Sehingga pimpinan TNI merasa perlu menangguhkan digantikan dengan gerbong lain,” kata dia dalam konferensi pers secara daring pada Jumat, 2 Mei 2025.
Sebelum mutasi dilakukan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan 7 poin sikap terhadap pemerintahan Prabowo, salah satu tuntutannya adalah pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka menilai Gibran melanggar hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman pada proses pencalonannya di pemilihan presiden lalu.
Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, yang merupakan ayah Letjen Kunto.
ISESS Menduga Ada Evaluasi dari Presiden
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menduga, pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto dilakukan atas berbagai pertimbangan. Salah satunya, evaluasi Presiden Prabowo Subianto terhadap keputusan Panglima TNI yang memutasi putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno itu.
“Kalau mutasi ini keputusan panglima, berarti ada evaluasi dari pucuk pimpinan panglima tertinggi, yaitu presiden. Artinya, ada evaluasi dari atasan panglima,” kata Khairul saat dihubungi pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Khairul menjelaskan, dalam dunia militer, ada istilah ‘lima menit terakhir menentukan’. Istilah ini mencerminkan fleksibilitas TNI dalam mengambil keputusan strategis di menit-menit terakhir.
Keputusan itu sifatnya dinamis berdasarkan berbagai pertimbangan. Beberapa pertimbangan itu yakni kebutuhan organisasi, pertimbangan keamanan, atau evaluasi dari panglima tertinggi yaitu presiden. Evaluasi dari presiden itu, kata Khairul, yang bisa membuat mutasi dibatalkan.
Khairul pun menyoroti ketaatan prosedur yang dilakukan Panglima TNI sebelum melakukan mutasi. Sebelum mengeluarkan keputusan, perlu dilakukan sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) untuk menentukan perwira tinggi yang akan digeser. Dalam konteks itu, TNI perlu berkonsultasi dan meminta persetujuan dari presiden. Persetujuan itu berkaitan dengan siapa saja yang bisa dimutasi.
“Setiap mutasi atau pergerakan di perwira tinggi itu harus atas persetujuan panglima tertinggi. Karena ada konsekuensi kenaikan pangkat dan konsekuensi pemberhenti seperti pensiun,” kata dia.
Setara: Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Kuatkan Spekulasi Ada Motif Politik
Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengatakan pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo menguatkan spekulasi isu politik dalam mutasi sebelumnya. Motif politik itu berkaitan dengan pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang juga ayah Letjen Kunto merupakan pendukung tuntutan itu.
“Pembatalan KEP 554 hanya selang sehari tersebut semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik,” kata dia dalam keterangan pers pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Hendardi menilai publik tidak mempercayai penjelasan TNI bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi. Apalagi, Letjen Kunto baru menjabat selama empat bulan sebagai Pangkogabwilhan I. Karena itu, mutasi Letjen Kunto dalam waktu yang cepat dan tidak lazim. “Saya juga menduga mutasi dan pembatalan Letjen Kunto tidak melibatkan kerja profesional Wanjakti,” kata dia.
Luhut Sebut Prabowo Tak Tegur Panglima TNI soal Mutasi Letjen Kunto
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Prabowo tidak menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ketika memutasi Letjen Kunto.
Menurut Luhut, pembatalan mutasi sudah biasa terjadi di tubuh militer. “Enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa saja terjadi,” kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan Prabowo tidak ikut campur dalam pembatalan mutasi itu. “Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” kata dia.
Mengenai usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Luhut mengingatkan para purnawirawan menjaga situasi tetap kondusif. “Kita itu harus kompak. Begitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu,” kata dia. “Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik.”
Dudung Bilang Prabowo Tidak Campur Tangan
Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mengatakan Prabowo tidak campur tangan dalam pembatalan mutasi Letjen Kunto. Menurut dia, pembatalan mutasi selang satu hari itu sudah lazim di tubuh TNI. “Sudah lazim,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
Mantan KSAD itu mengatakan pembatalan mutasi juga tidak ada kaitannya dengan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang melibatkan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Menurut dia, perubahan keputusan sudah biasa dalam sidang Wanjakti.
Dudung meminta mereka tidak membawa kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan purnawirawan TNI. “Seakan-akan mewakili purnawirawan TNI. Saya rasa tidak. Jangan kemudian kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak seperti itu,” kata dia.
TNI AD: Mutasi Letjen Kunto Tak Berkaitan dengan Politik
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan mutasi yang selama ini dilakukan Markas Besar TNI, termasuk mutasi terhadap Letjen Kunto, adalah bagian dari pembinaan karier dan kebutuhan organisasi.
Kristomei mengklaim, dalam prosesnya, mutasi prajurit selalu dihelat sidang Wanjakti secara profesional. “Sekali lagi, mutasi tak terkait isu politik," kata Kristomei saat dihubungi pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Dia menuturkan Pimpinan TNI tidak pernah menimbang isu politik atau isu-isu lain di luar organisasi dalam memilih figur pengganti, termasuk saat akan menunjuk Laksamana Madya Hersan sebagai pengganti Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I. Laksamana Madya Hersan yang menjabat Panglima Komando Armada III merupakan mantan ajudan eks Presiden Joko Widodo. “Semua pertimbangan karena kebutuhan organisasi, sesuai profesionalitas, sesuai proporsionalitas,” ujarnya.
Hendrik Yaputra dan Andi Adam Faturrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Alasan Kepala Daerah Kirim Anak Nakal ke Barak Militer
