TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menghilangkan kemungkinan tercapainya solusi dua negara.
Dalam wawancara dengan media penyiaran Spanyol Cadena SER seperti dikutip Anadolu pada Selasa 6 Mei 2025, Costa mengecam rencana pendudukan militer Israel yang baru-baru ini disetujui di Gaza. Ia dengan tegas menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Netanyahu sedang mencoba menghancurkan solusi dua negara,” katanya. “Eropa harus bersikap tegas – mengutuk pelanggaran hukum internasional oleh Israel, dan mendukung solusi dua negara.”
Mantan Perdana Menteri Portugis dan tokoh Sosialis pertama yang memegang jabatan presiden tetap Dewan Eropa itu berada di Spanyol dalam kunjungan resmi.
Pada Senin, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana untuk memperluas serangan militer yang terus dilakukannya di Jalur Gaza, dan menduduki wilayah yang ada di dalam daerah kantong Palestina tersebut.
Hampir semua penduduk Palestina di wilayah tersebut telah mengungsi, seringkali berkali-kali, sejak dimulainya genosida Israel yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Dengan rencana terbaru Israel, warga Palestina akan diusir paksa, kemungkinan ke luar negeri.
Gaza telah berada di bawah blokade total Israel sejak 2 Maret dan menghadapi krisis kemanusiaan yang parah.
Militer Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza pada 18 Maret, melanggar gencatan senjata selama dua bulan.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot dalam sebuah wawancara radio pada Selasa menyebut rencana Israel untuk melakukan serangan ke Gaza "tidak dapat diterima", dan mengatakan pemerintah Netanyahu "melanggar hukum humaniter internasional".
Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinet menyetujui "rencana operasional" yang diajukan oleh kepala militer Eyal Zamir untuk "mengalahkan (kelompok Palestina) Hamas" dan untuk memulangkan tawanan Israel yang ditahan di Gaza.
Menurut pernyataan tersebut, rencana tersebut mengharuskan militer "untuk menaklukkan Gaza dan mempertahankan wilayah tersebut di bawah kendalinya."
Channel12 Israel melaporkan bahwa rencana tersebut juga mencakup pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza utara ke selatan.
Lebih dari 52.600 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023.
Pada November, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong tersebut.
