TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun membantah komisinya membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak di Parlemen. Dia mengatakan aturan itu masih menjadi prioritas di Komisi XI. “Kata siapa batal? Masih di dalam list Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Komisi XI,” kata Politikus Partai Golongan Karya itu saat dihubungi pada Rabu, 23 April 2025. Sebelumnya tax amnesty masuk program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.
Berbeda dari Misbakun, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Harris Turino mengungkap ada kemungkinan jika RUU pengampunan pajak ini batal dibahas. Anggota komisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memaparkan bahwa usulan pembahasan pengampunan pajak bisa saja tak jadi dibahas. “Sampai saat ini tidak ada (rencana pembahasan), mungkin saja batal,” ucapnya kepada Tempo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 21 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tax amnesty adalah program pengampunan pajak yang ditawarkan oleh pemerintah kepada wajib pajak perorangan dan badan. Pengampunan dilakukan setelah wajib pajak mengungkap harta yang sebelumnya belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dengan cara membayar uang tebusan. Program ini mulanya dilaksanakan tahun 2016-2017.
Pada 2022, pemerintah kembali menerapkan amnesti pajak lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Rencana penerapan tax amnesty jilid III mencuat setelah RUU pengampunan pajak disahkan masuk Prolegnas dalam rapat paripurna Selasa, 19 November 2024 lalu.
DPR menetapkan 41 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas, salah satunya RUU Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang diusulkan Komisi XI. Menurut Harris, saat ini usulan tersebut belum dilanjutkan. “Sampai sekarang usulan pembahasannya belum dimulai sama sekali. Mungkin harus dikaji manfaatnya karena sudah beberapa kali tax amnesty” ucapnya.
Harris juga menjelaskan bahwa mulanya amnesti pajak akan dikaji oleh badan legislasi atau Baleg DPR, namun akhirnya ditarik menjadi inisiatif komisi XI. Setelah melewati perkembangan, kata dia, tax amnesty perlu dikaji lagi dan ada kemungkinan urung dibahas.
Sebelumnya, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengkritik rencana pemerintah yang akan kembali menerapkan tax amnesty. Kebijakan ini dianggap berdampak buruk pada kepatuhan pajak.
Pengampunan pajak, menurut dia, akan menjadi sinyal bagi wajib pajak bahwa pengampunan akan terus ada. Wajib pajak bakal meremehkan kepatuhan karena mengantisipasi tax amnesty selanjutnya. “Dampak buruknya bagi kepatuhan dan penerimaan jangka panjang serta kredibilitas dan distrust terhadap otoritas pajak,” ujar Fajry ketika dihubungi pertengahan Januari 2025 lalu.
Program ini mulanya dilaksanakan pada 2016-2017. Pada 2022, pemerintah kembali menerapkan amnesti pajak lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Pada November 2024, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang tax amnesty masuk prioritas program legislasi nasional atau prolegnas 2025.
Lebih jauh Fajry mempertanyakan untuk siapa pengampunan pajak diberikan. Mengingat para pengusaha besar sudah ikut program pengampunan 2016-2017 serta PPS pada tahun 2022 lalu. “Siapa lagi yang ingin dijaring dari tax amnesty jilid III? Karena itu saya yakin jika tax amnesty jilid III ini tidak akan menghasilkan banyak penerimaan,” ujarnya.
Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Daftar Sistem Pembayaran yang Dikeluhkan AS, QRIS hingga Milik Thailand dan India
