8000 hoki Data Demo server Slot Gacor Thailand Terpercaya Pasti Jackpot Full Banyak
hoki kilat Data Daftar situs Slots Maxwin Philippines Terbaik Sering Lancar Scatter Online
1000hoki Platform web Slot Maxwin Philippines Terbaru Mudah Win Full Non Stop
5000 Hoki Online List Akun web Slots Gacor Thailand Terpercaya Mudah Lancar Scatter Terus
7000 hoki Data Demo situs Slot Gacor Indonesia Terpercaya Pasti Win Full Online
9000hoki.com List Agen web Slots Maxwin Malaysia Terkini Sering Lancar Jackpot Non Stop
Agen game Slots Maxwin server China Terbaru Pasti Win Non Stop
Idagent138 login Slot Terpercaya
Luckygaming138 Daftar Akun Slot Anti Rungkat Online
Adugaming Daftar Id Slot Anti Rungkat Terbaik
kiss69 Daftar Akun Slot Game Terbaik
Agent188 Daftar Id Slot Anti Rungkat Terpercaya
Moto128 Daftar Id Slot Terbaik
Betplay138 login Akun Slot Anti Rungkat Terpercaya
Letsbet77 login Akun Slot Gacor
Portbet88 login Id Slot Anti Rungkad Terbaik
Jfgaming login Akun Slot Gacor Terbaik
Mg138 login Id Slot Gacor Online
Adagaming168 Akun Slot Game Terpercaya
Kingbet189 Daftar Slot Maxwin Terpercaya
Summer138 Slot Maxwin Terpercaya
Evorabid77 Daftar Akun Slot Anti Rungkat Terbaik
loading...
KNPRI mengkritik Kejagung yang dinilai tebang pilih dalam penanganan kasus hukum. Aksi damai KNPRI yang bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025). Foto: Ist
JAKARTA - Komite Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI) mengkritik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai tebang pilih dalam penanganan kasus hukum. Salah satu kasus menggemparkan publik yang ditangani Kejagung yakni kasus dugaan korupsi Pertamina.
Aksi damai KNPRI yang bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional ini digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
Mereka menggelar long march dari Sarinah menuju Patung Kuda dengan membawa berbagai macam spanduk kritikan untuk Kejagung.
"Kami beraksi hari ini untuk kasus yang ditangani Kejagung. Mereka dinilai tebang pilih pada penanganan kasus hukum tertentu," ujar Ketua KNPRI Mery Samiri.
Menurut dia, Kejagung tidak boleh memonopoli hukum dan tak memiliki imunitas. Jaksa yang tidak berintegritas harus dikenakan sanksi.
"Kalau kami nggak teriak atau Pak Prabowo tidak bicara, kasus Pertamina tidak cukup ditangkap cuma kroconya saja tanpa atasannya tahu," katanya.
"Jaksa Agung harus mengusut tuntas dari atas sampai bawah. Oknum jaksa juga harus ditindak karena dinilai sudah menunggangi supremasi hukum," tambahnya.
(jon)
Follow WhatsApp Channel SINDOnews untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya