INFO TEMPO - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta tegas pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk segera mengakselerasi proses pemulihan lahan persawahan terdampak banjir Sumatra. Dalam rapat yang dipimpinnya secara daring pada Kamis, 30 April 2026, jenderal polisi bintang tiga ini menegaskan bahwa pemulihan sektor pertanian termasuk program strategis nasional atau PSN yang harus dilaksanakan secara serius, cepat, dan berkualitas.
"Ini proyek strategis nasional. Ini penting. Tidak main-main," kata dia dalam rapat tersebut. Ia punya alasan, yaitu data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 877 miliar untuk mendukung pemulihan sawah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Selain itu, data Satgas PRR memaparkan setidaknya terdapat 94.742 hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan. Kerusakan terbagi dalam tiga kategori, yakni rusak ringan seluas 52.559 hektare, rusak sedang 19.005 hektare, dan rusak berat 23.178 hektare. Dari angka tersebut, sekitar 42.702 hektare ditetapkan sebagai target rehabilitasi untuk diselesaikan pada akhir Juli 2026.
Dalam pertemuan tersebut, tercatat sebanyak 26 pemerintah kabupaten hadir, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Staf Kodim, serta Wakil Kepala Kepolisian Resor setempat. Intinya adalah memprioritaskan penyelesaian dokumen perencanaan, percepatan proses kontrak, serta akselerasi pekerjaan konstruksi agar lahan sawah dapat segera diolah untuk masa tanam.
Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar, dengan total 57.171 hektare lahan sawah rusak yang tersebar di 16 kabupaten. Dari jumlah tersebut, ditetapkan target rehabilitasi seluas 31.464 hektare. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara menargetkan pemulihan lahan sawah seluas 7.336 hektare di lima kabupaten dari total kerusakan mencapai 31.128 hektare. Adapun Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kerusakan seluas 6.443 hektare menetapkan target rehabilitasi sebesar 3.902 hektare.
Rapat dihadiri unsur TNI, Polri, dan Inspektorat pusat dan daerah agar seluruh pihak dapat saling berkoordinasi serta aktif mengawasi proses pemulihan di lapangan. Tomsi juga menegaskan bahwa pekerjaan harus diselesaikan sebelum puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
“Tidak boleh mundur satu hari pun,” kata Tomsi, yang pernah menjabat sebagai Kapolda Banten pada 2018 itu. Rapat ini juga dihadiri secara luring oleh Kepala Pos Komando Nasional (Poskonas) Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, Wakil Kepala Rendal Poskonas Brigjen Dr. Dody Muhtar Taufik, Koordinator Hubungan Antar Lembaga Poskonas Brigjen Topri Daeng Balaw, serta Wakil Data I Poskonas Brigjen TNI Andre Julian.
Menjelang tiga bulan sebelum target, sejumlah daerah di Sumatera Barat telah memasuki tahap olah lahan. Di Kabupaten Solok, misalnya, 1.284 hektare sudah diolah dan 129 hektare di antaranya telah memasuki masa tanam. Sementara itu, ada daerah yang belum berprogres secara signifikan, seperti Kota Lhokseumawe yang menargetkan pemulihan 783 hektare, namun realisasi kontrak dokumen perencanaannya baru sekitar 8 persen atau 62 hektare. Padahal, tahapan dalam rehabilitasi ini mencakup dokumen rencana, konstruksi, olah lahan, baru masuk masa tanam.
Bagi daerah yang tidak mampu menyelesaikan proses pemulihan sesuai target yang telah ditetapkan, Tomsi menegaskan akan melakukan evaluasi pejabat yang bersangkutan. "Setiap keterlambatan, kami akan evaluasi seluruh pejabatnya," kata dia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentag Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 memang mengatur sanksi bagi kepala daerah yang tidak mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
Beleid tersebut menyatakan kepala daerah dapat dikenai sanksi oleh Menteri. Bahkan, apabila teguran telah diberikan sebanyak dua kali berturut-turut namun tidak ditindaklanjuti, kepala daerah dapat diberhentikan sementara.
Dorongan percepatan pemulihan sawah juga disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat kunjungan ke Padang Pariaman pada 14 April 2026. Ia menegaskan akan menarik bantuan pusat jika daerah tak bergerak cepat. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyebut kendala utama ada pada birokrasi yang berbelit, namun telah diatasi dengan pembentukan tim percepatan dan penyederhanaan alur koordinasi.
Meski rapat koordinasi ini krusial untuk mempercepat pemulihan sawah yang berkaitan dengan masa tanam dan ketahanan pangan, tercatat enam pemerintah daerah tidak hadir, yakni Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Mandailing Natal. Daerah-daerah tersebut akan diberikan pemberitahuan khusus serta teguran pada rapat lanjutan.
Pemulihan sawah menjadi perhatian khusus Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menilai percepatan pemulihan lahan pertanian penting sebagai pintu pemulihan ekonomi rumah tangga terdampak bencana sekaligus menjaga ketahanan pangan. Tito pun mengarahkan jajarannya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta lintas kementerian/lembaga guna memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai target.
“Karena ini kasihan juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga,” ujarnya pada Februari lalu. (*)
