TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara dan tampak berdiri di panggung utama bersama para pimpinan serikat buruh serta perwakilan pekerja dari berbagai wilayah.
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada kalangan buruh atas dukungan politik yang terus mengalir sepanjang perjalanan kariernya. Ia menyebut para buruh sebagai pendukung setia yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkannya. “Terima kasih saya telah diundang. Lima kali menuju pemilihan presiden, empat kali kalah, yang kelima kita menang. Walaupun empat kali kalah, buruh selalu mendukung saya,” ucapnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut adalah sejumlah janji yang disampaikan Presiden Prabowo kepada para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional tersebut:
Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Prabowo berkomitmen untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja. “Saya ingin memberi hadiah kepada kalian para buruh, pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang terdiri dari tokoh-tokoh perwakilan buruh dari seluruh Indonesia,” kata dia.
Prabowo menjelaskan bahwa dewan tersebut akan memiliki tugas untuk mengkaji isu-isu mendasar yang dihadapi oleh buruh, termasuk mengevaluasi dan memberikan saran mengenai undang-undang yang dianggap tidak menguntungkan pekerja. Ia menambahkan bahwa lembaga ini akan menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan demokrasi yang adil bagi buruh serta berperan dalam perbaikan sistem ketenagakerjaan di Indonesia.
“Tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang tidak beres yang tidak melindungi buruh. Sehingga sesuai demokrasi dan segera akan kami membaiki,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi buruh dalam pembangunan negara. Ia berharap dewan tersebut dapat segera beroperasi.
Segera Adakan Pertemuan antara Buruh dan Pengusaha
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk mengadakan pertemuan antara perwakilan buruh dan pengusaha di Istana Bogor dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025.
“Saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. Ada 160 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 160 pemimpin-pemimpin perusahaan. Kita akan duduk bersama,” ujar Prabowo di hadapan puluhan hingga ratusan ribu buruh.
Menurut Prabowo, pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan kepentingan antara pekerja dan pengusaha secara langsung, dengan fokus mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Ia menekankan pentingnya adanya dialog yang terbuka serta kesiapan para pengusaha untuk tidak hanya mementingkan kepentingan bisnis semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja.
“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya-kaya sendiri,” kata Prabowo disambut sorakan hadirin.
Gagasan ini muncul di tengah meningkatnya seruan dari serikat buruh untuk mereformasi sistem ketenagakerjaan, termasuk penghapusan outsourcing dan peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja. Prabowo menyatakan keinginannya untuk membangun komunikasi yang lebih intens antara pekerja dan pengusaha, bukan hanya kebijakan yang sepihak.
Hapus Outsourcing, Namun Harus Realistis
Prabowo menanggapi tuntutan untuk menghapus sistem outsourcing dengan campuran nada serius dan santai. Ia mengakui bahwa penghapusan tenaga alih daya merupakan salah satu tuntutan utama buruh dalam perayaan May Day kali ini. Namun, Presiden menekankan pentingnya untuk mengkaji tuntutan tersebut dengan pendekatan yang realistis, sambil tetap memperhatikan kondisi iklim investasi yang ada.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional segera mengejar bagaimana caranya agar kita bisa, kalau tidak segera, secepat-cepatnya menghapus outsourcing. Tapi, saudara-saudara, kita juga harus realistis,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak buruh dan memberikan kepastian bagi investor merupakan tantangan yang besar.
Pembentukan Satgas PHK
Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah untuk merespons kekhawatiran buruh terkait maraknya pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak adil.
“Atas saran dari para pemimpin buruh, dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita di-PHK seenaknya.”
Prabowo menjelaskan bahwa satgas ini akan bertanggung jawab untuk memastikan proses PHK dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya penguatan perlindungan bagi buruh, dan menegaskan bahwa negara tidak boleh absen dalam menangani setiap permasalahan terkait ketenagakerjaan.
“Kita hanya akan membiarkan pekerja di-PHK jika memang sudah sepenuhnya dibela oleh hukum dan buruh diberi keadilan. Buruh tidak boleh dimudahkan untuk dikorbankan. Negara harus hadir,” kata dia.
Marsinah menjadi Pahlawan Nasional
Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap usulan untuk mengangkat Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada 1993, sebagai Pahlawan Nasional.
“Saudara-saudara, atas usul dari para pimpinan buruh, tokoh-tokoh masyarakat, mereka bertanya: kenapa belum ada dari kaum buruh yang jadi pahlawan nasional? Saya bilang, usulkan saja, dan saya akan dukung,” kata dia.
Prabowo menegaskan bahwa suara buruh harus didengar dan diwakili, termasuk dalam penghargaan terhadap tokoh-tokoh perjuangan buruh seperti Marsinah.
Marsinah adalah seorang aktivis buruh yang dibunuh pada tahun 1993 karena memperjuangkan hak-hak pekerja di PT CPS Sidoarjo, Jawa Timur. Lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik arloji di Sidoarjo dan aktif memimpin aksi-aksi untuk menuntut kenaikan upah serta perbaikan kondisi kerja.
Pada 9 Mei 1993, Marsinah ditemukan di hutan Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah diduga dibunuh setelah mengalami penyiksaan dan penculikan, karena ia gigih memimpin aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah buruh di pabrik tempatnya bekerja. Pembunuhan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, yang hingga kini belum mendapat penyelesaian.
RUU PRT Sah dalam Kurun Waktu 3 Bulan
Presiden juga berkomitmen untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini menjadi salah satu tuntutan utama buruh dalam perayaan Hari Buruh tahun ini.
“Kami akan segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Saya telah mendapat laporan dari Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), minggu depan RUU ini mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan undang-undang ini selesai,” kata Prabowo.
Adapun RUU PRT telah lama terhenti di parlemen dan menjadi tuntutan utama bagi kelompok pekerja rumah tangga serta jaringan advokasi buruh perempuan. Prabowo menyatakan bahwa percepatan pembahasan RUU ini dilakukan demi keadilan dan untuk memenuhi amanat konstitusi, yang mengharuskan perlindungan terhadap seluruh rakyat, termasuk pekerja informal yang selama ini rentan.
“Kita harus melindungi semua, termasuk pekerja di rumah tangga. Juga saran dari Pak Jumhur (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jumhur Hidayat), undang-undang perlindungan pekerja di laut, industri perikanan, hingga di kapal-kapal,” ujarnya.
