1 hour ago
2
Oleh: Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 3,2 juta km² wilayah laut, Indonesia menjadi penentu penting bagi masa depan ekologi regional dan global.
Penulis menyampaikan hal ini sebagai keynote speech dalam acara The International Nusantara Blue Entrepreneurs Accelerator (IN-BLUE) 2025 di Podomoro University Jakarta pada Kamis (6/11/2025) yang diselenggarakan INDONESIA BLUE ECONOMY CENTER.
Industri maritim saat ini tengah menghadapi tantangan multidimensional.
Kondisi permukaan laut yang terus meningkat, penurunan kualitas ekosistem pesisir, hingga praktik illegal fishing, serta klaim kepemilikan laut di garis pembatasan membuktikan selain menjadi pilar ekonomi, laut juga menjadi arena pertarungan kedaulatan, peradaban dan keberlangsungan bumi.
Dalam konteks ekonomi biru modern, Indonesia memegang peran strategis dalam isu blue carbon. Blue carbon merupakan soft power Indonesia dalam diplomasi ketahanan iklim global.
Luas kawasan hutan Mangrove dan Lamun Indonesia yang terbesar di dunia. Indonesia menyimpan potensi besar dalam perdagangan karbon kelautan yang dapat menjadi sumber ekonomi baru berbasis konservasi.
Potensi maritim lain yang juga sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional adalah sumber daya perikanan dan industri garam, tentunya juga potensi wisata bahari.
Namun, peluang pengembangan potensi maritim hanya akan menjadi kenyataan jika kita memiliki inovasi, keberanian, dan tata kelola yang berpihak pada keberlanjutan.
Dari sisi kebijakan dan legislasi, lembaga DPD memberikan perhatian serius terhadap percepatan ekonomi biru yang diwujudkan melalui tiga RUU yang saat ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di DPR.
Ketiga RUU tersebut adalah RUU Daerah Kepulauan, untuk menjamin keadilan pembangunan dan kewenangan daerah pulau-pulau kecil dalam mengelola sumber daya laut. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, guna memastikan adaptasi dan mitigasi dilakukan dengan kebijakan yang sistematis dan berbasis ilmiah.
Selain itu, RUU Masyarakat Hukum Adat, agar kearifan lokal, termasuk tata kelola laut tradisional menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional. Ketiganya, saling terkait dengan masa depan ekonomi biru Indonesia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Guna mempercepat transformasi ekonomi biru Indonesia, kami menawarkan tiga langkah strategis. Pertama, membangun SDM maritim yang unggul dan inovatif dengan pola pikir “think globally, act locally.”
Kita harus memperkuat pendidikan vokasi maritim, riset terapan, UMKM pesisir, dan ekowisata bahari yang bertanggung jawab. Kedua, memperkuat tata kelola dan penegakan hukum sektor kelautan secara konsisten.
Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah dalam melindungi biodiversitas laut dan praktik pedagangan ilegal hingga penyelundupan narkoba di laut merupakan kunci menjaga kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap komitmen maritim Indonesia.
Ketiga, generasi muda Indonesia harus terlibat aktif pada setiap agenda investasi pemerintah dalam infrastruktur dan teknologi maritim. Ketika SDM unggul dan tata kelola kuat, investasi akan datang, saat itulah Indonesia akan menjelma menjadi “Centre of Blue Economy of the World.
