2 hours ago
2
Sejumlah pemudik berjalan menuju bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Senin (16/3/2026). Situasi di Terminal Kampung Rambutan mulai dipadati penumpang, terutama yang akan menuju Sumatra seperti Padang, Palembang, dan kota lainnya. Tren kenaikan jumlah penumpang sebenarnya sudah mulai terlihat sejak 14 Maret 2026, khususnya untuk rute menuju Pulau Sumatra. Arus mudik Lebaran 2026 di Terminal Kampung Rambutan ini diperkirakan mencapai puncaknya pada 17–18 Maret 2026. Penumpang dengan tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra diprediksi akan mendominasi keberangkatan pada periode tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Idul Fitri 1447 Hijriah pada 2026 diperkirakan berlangsung di tengah situasi global yang tidak menentu akibat konflik di Timur Tengah.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hakam Naja, menilai perang yang melibatkan Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS) berpotensi memberi dampak ekonomi yang cukup panjang, termasuk bagi Indonesia.
Menurut Hakam, situasi global tersebut bertepatan dengan momentum mudik Lebaran yang tahun ini diperkirakan mengalami penurunan.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jumlah pemudik diperkirakan sekitar satu juta orang atau sekitar 50,60 persen dari penduduk Indonesia.
"Angka pemudik ini menurun sekitar 1,75 perden dari survei dan merosot 6,55 persen dibandingkan realisasi mudik 2025," ujar Hakam dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2026).
Ia menilai penurunan tersebut tidak terlepas dari melemahnya daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga terlihat dari perkembangan inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,68 persen pada Februari 2026, berbalik dari deflasi sebesar 0,15 persen pada Januari 2026.
Selain itu, nilai tukar rupiah yang menembus Rp 17 ribu per dolar AS juga lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2026 yang berada di kisaran Rp16.500. Menurut Hakam, pelemahan rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor, termasuk bahan pangan, minyak, dan gas.
