INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk turun tangan mengevaluasi mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hal ini disampaikan menyusul adanya dugaan bahwa mutasi yang dilakukan Menteri PU, Dody Hanggodo, merupakan tindakan balasan atas bocornya dokumen rencana perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.
"Kemenpan-RB dan BKN perlu memastikan proses mutasi tetap berpedoman pada merit system, mengevaluasi apabila terdapat indikasi tindakan balasan terhadap pelapor, serta memperkuat mekanisme perlindungan whistleblower di lingkungan ASN," kata Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW, Nisa Zonzoa, dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
ICW menilai keterlibatan lembaga pengawas kepegawaian sangat mendesak demi memastikan asas objektivitas di birokrasi. Meskipun mutasi adalah wewenang menteri, kebijakan tersebut mestinya didasarkan pada kebutuhan organisasi dan sistem merit, bukan sebagai alat intimidasi.
Sebelumnya, surat dinas Kementerian PU yang bocor memuat sejumlah nama delegasi, termasuk istri dan anak Menteri PU, yaitu Irma Hermawati dan Aurelia Tsabitha Meidirama. Surat itu dalam rangka dinas menghadiri forum High-Level Meeting on The Midterm Review of The New Urban Agenda pada 13-19 Juli 2026. Setelah surat tersebut viral di media sosial, Dody membatalkan perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.
Dalam klasifikasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, surat yang memuat daftar delegasi kunjungan kerja Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, itu disebut untuk melengkapi administrasi pengurusan visa.
Apri mengatakan anggota keluarga Menteri PU masuk dalam daftar delegasi lawatan karena atas arahan Kementerian Luar Negeri. Tujuannya, kata dia, supaya seluruh calon rombongan bisa masuk dalam satu data ketika pengurusan visa.
Apri juga mengklaim keberangkatan anggota keluarga dalam kunjungan menteri ke Amerika Serikat tidak memakai anggaran negara. “Tidak ada penggunaan dana APBN untuk pembiayaan keluarga atau kepentingan pribadi. Itu akan didanai secara pribadi,” ucap Apri kepada awak media pada Selasa, 7 Juli 2026.
ICW khawatir jika Kemenpan-RB dan BKN membiarkan preseden ini, ASN di lingkungan kementerian lain akan takut melaporkan dugaan penyimpangan karena khawatir akan nasib karier mereka. Sehingga, ICW meminta negara dapat melindungi para peniup peluit atau whistleblower di lingkungan birokrasi.
Pemerintah juga diminta menjamin transparansi mutasi agar tidak memicu persepsi negatif di ruang publik. "Integritas birokrasi tidak hanya dibangun dengan menghukum pelaku korupsi, tetapi juga dengan melindungi ASN yang berani melaporkan dugaan penyimpangan," kata Nisa.
