2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Center of Reform on Economics (CORE) menilai percepatan hilirisasi mineral di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan peningkatan kapasitas industri. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar hilirisasi mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara optimal di dalam negeri.
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, tantangan hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis industri, tetapi juga tata kelola kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Sejumlah persoalan di lapangan berada di luar kendali korporasi sehingga membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
“MIND ID bekerja sama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi ini nggak bisa sendiri, karena ada ranah yang bisa diselesaikan dari tataran korporasi, tapi ada yang di tataran kebijakan,” kata Faisal dalam diskusi MediaMIND 2026 di Jakarta, belum lama ini, dikutip Rabu (23/9/2026).
Menurut CORE, koordinasi pusat dan daerah perlu diperkuat agar persoalan yang muncul di kawasan hilirisasi dapat direspons lebih cepat. Pemerintah daerah memiliki peran penting karena lebih memahami kondisi sosial, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Namun, kapasitas pemerintah daerah masih menjadi tantangan dalam mendukung percepatan hilirisasi. Keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat daerah belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dampak yang muncul dari aktivitas industri, termasuk tekanan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
Faisal menilai dampak tersebut perlu diperhitungkan sejak awal dalam perencanaan investasi. Penurunan kualitas lingkungan maupun terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat merupakan eksternalitas yang perlu diantisipasi agar tidak berujung menjadi beban masyarakat dan pemerintah daerah.
Penguatan kapasitas fiskal daerah juga menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung pengelolaan dampak hilirisasi. Faisal mencontohkan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Morowali, yang tengah mengupayakan peningkatan dana bagi hasil (DBH) untuk mendukung pembangunan di wilayah yang terdampak aktivitas hilirisasi.
“Tapi untungnya sih beberapa daerah yang sekarang sedang mengusahakan untuk peningkatan DBH di Sulawesi Tengah, seperti Morowali itu, sedang mengusahakan itu, jadi ada tambahan dari DBH,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah, Provinsi Sulawesi Tengah menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,13 triliun pada 2026, dengan kontribusi DBH mencapai Rp272,95 miliar. Sektor sumber daya alam masih menjadi salah satu penyumbang utama DBH tersebut, terutama dari royalti mineral dan batubara.
Sinkronisasi hilirisasi juga perlu diperluas ke pelaku usaha lokal agar pertumbuhan industri memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar. Dari sekitar 5.600 UMKM di Morowali, baru sekitar 30 yang telah terhubung dengan rantai pasok industri.
Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri melalui pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis kebutuhan wilayah. Langkah tersebut diperlukan agar pertumbuhan industri hilirisasi dapat diikuti peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal.
Sebagai salah satu kawasan utama hilirisasi nikel, Morowali menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan mineral, termasuk melalui kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sejumlah proyek pengolahan nikel terus dikembangkan untuk memperkuat rantai nilai industri mineral di dalam negeri.
Dalam konteks tersebut, Holding Industri Pertambangan MIND ID melalui PT Vale Indonesia Tbk mengembangkan proyek hilirisasi terintegrasi di Sulawesi. Proyek Indonesia Growth Project (IGP) mencakup pembangunan fasilitas pengolahan di sejumlah lokasi, termasuk Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.
Faisal menegaskan, keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau kapasitas produksi. Hilirisasi perlu ditopang kebijakan yang terintegrasi agar manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
