4 days ago
7
Karyawan mengamati proses pengemasan minyak goreng MinyaKita di salah satu mitra pengemasan MinyaKita di Cakung, Jakarta , Rabu (12/5/2025). Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri berkomitmen terus menjalankan pengawasan secara intensif terhadap distribusi barang kebutuhan pokok (bapok), salah satunya Minyakita dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kerugian masyarakat. Selain itu Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri juga akan memperketat pengawasan MinyaKita yang beredar di pasar tradisional untuk menjaga ketersediaan pasokan periode Ramadhan dan Lebaran 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) mulai menunjukkan dampak positif terhadap stabilisasi harga Minyakita di pasaran.
Dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan aturan baru tersebut mewajibkan BUMN pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food, untuk menyerap 35 persen pasokan domestic market obligation (DMO) yang kemudian disalurkan langsung kepada pedagang eceran.
Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 26 Januari 2026, rata-rata harga nasional Minyakita berada di level Rp 16.621 per liter. Sementara itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng tersebut ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.
“Ini secara rata-rata nasional, tadi di 150 kabupaten/kota IPH (Indeks Perkembangan Harga) yang kami pantau sudah ada sedikit penurunan pergerakan, sekitar Rp 100–200 per liter,” kata Nawandaru.
Selain itu, sekitar 20 provinsi tercatat mengalami tren penurunan harga Minyakita secara serempak dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa wilayah yang menunjukkan penurunan relatif signifikan antara lain Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Timur.
sumber : ANTARA
