Dindikbud Kota Serang Gelar Doa Bersama dan Deklarasi SPMB Bebas Gratifikasi

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Banten, menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dari hati dan tanpa gratifikasi. Langkah ini diambil sebagai ikhtiar batin untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih dan transparan.

Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri, di Serang, Jumat, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan puncak dari serangkaian persiapan teknis yang telah dirampungkan sebelumnya. "Hari ini kita bermunajat memohon kelancaran. Mudah-mudahan pelaksanaan SPMB yang dimulai pada tanggal 29 Juni sampai 2 Juli nanti diberikan kemudahan dan membawa keberkahan untuk Kota Serang," ujar Nuri.

Deklarasi tersebut dihadiri secara langsung oleh 29 kepala SMP dan sekitar 75 persen kepala SD se-Kota Serang. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen para tenaga pendidik kepada diri sendiri, agama, dan negara untuk menjauhkan diri dari praktik suap maupun pungutan liar dalam proses penerimaan murid baru.

Ancaman Sanksi Tegas

Lebih lanjut, Ahmad Nuri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Serang tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun panitia pendaftaran yang terbukti melakukan praktik transaksional. "Sanksinya jelas sesuai arahan Pak Wali Kota, mulai dari peringatan satu, dua, dan tiga, sampai proses pemecatan atau pergantian kepala sekolah. Bahkan kami di dinas pun siap dievaluasi jabatannya jika terbukti melakukan tindakan transaksional," tegas Nuri.

Guna mengawal komitmen tersebut, Dindikbud Kota Serang telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Posko ini memiliki dua fungsi utama, yakni menampung laporan dugaan kecurangan serta memberikan pendampingan (guidance) bagi orang tua wali murid yang mengalami kendala teknis saat pendaftaran.

Pihaknya juga telah mengerahkan tim operator untuk memantau sistem pendaftaran secara ketat guna memastikan tidak ada gangguan atau celah kecurangan secara digital yang dapat dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

Terkait dengan rencana perpindahan kantor dinas, Nuri memastikan layanan posko pengaduan akan tetap beroperasi maksimal di kantor Dindikbud yang ada saat ini hingga masa pengumuman hasil seleksi pada tanggal 6 Juli mendatang. "Proses pemindahan kantor ke lokasi baru baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus," tutupnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara