TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menginstruksikan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya menunda Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Adapun penundaan itu berlaku hingga mereka mendapat kajian dan evaluasi dari BPI Danantara dan Holding Operasional.
Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan instruksi itu bertujuan mencocokan target dan mengevaluasi perusahaan plat merah itu. Dia juga menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memiliki tim usaha dengan kecintaan terhadap tanah air. “Bapak (Prabowo) bilang itu yang based print, based talent, berdasarkan meritokrasi yang terbaik. Cinta tanah air kan tidak melakukan hal-hal negatif, korupsi dan lain sebagainya,” kata Rosan di Istana Negara, Kamis, 8 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Walau menyinggung meritokrasi, Rosan membantah kalau instruksi penundaan RUPS itu untuk cawe-cawe kepada pemilihan direksi di perusahaan plat merah tersebut. Menurut dia, tujuan hadirnya instruksi ini demi memastikan Danantara sebagai pemegang saham, melihat operasional BUMN secara benar dan lebih efisien. “Bukan (ikut menyeleksi direksi). Danantara kan juga mempunyai target yang dicanangkan. Pada intinya sih seperti itu,” ucap Rosan.
Adapun pemilihan direksi BUMN dilakukan melalui mekanisme RUPS. Dengan hadirnya instruksi penundaan itu, maka besar kemungkinan BUMN tak akan bisa menggelar RUPS sebelum mendapat kajian dari BPI Danantara. Namun instruksi ini tak berlaku kepada BUMN dan anak usaha BUMN yang bersifat perusahaan publik.
Setali tiga uang dengan Rosan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan instruksi tersebut tidak akan mengganggu kinerja kementeriannya dengan BPI Danantara. Pria yang akrab disapa Tiko ini mewajarkan instruksi itu.
Menurut dia, BPI Danantara sedang dalam masa transisi untuk beroperasi secara penuh. “Ya kan wajar. Kami dukung karena Danantara butuh waktu untuk transisi,” kata Tiko saat ditemui seusai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Penundaan RUPS bagi anak usaha BUMN itu, kata Tiko, berguna dalam menjaga proses transisi BPI Danantara berjalan lancar. Dia memastikan kerja sama antara Danantara dengan Kementerian BUMN tidak akan terganggu dan justru semakin bagus koordinasinya di waktu ke depan.
