TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengatakan sertitikat tanah yang terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) baru mencapai 76 persen.
Ossy mengatakan 24 persen sisanya belum tersertifikasi karena memiliki persoalan pertanahan dengan tingkat penyelesaian yang lebih sulit. Sementara, menurut dia, Kementerian ATR/BPN tidak mungkin menggunakan tangan besi atau tindakan keras dalam menyelesaikan persoalan ini.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan Kementerian ATR/BPN bakal bekerja maksimal untuk menyelesaian pekerjaan itu. Hanya saja, ia tidak bisa memastikan kapan target waktu penyelesaian sertifikasi tersebut.
“Yang pasti, kami akan berusaha karena pasti 100 persen ini mungkin tidak akan terjadi karena memang ada tanah-tanah yang sifat konfliknya sangat akut,” kata Ossy saat ditemui usai acara Indonesia International Valuation Conference 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis, 24 April 2025. “Tapi, kami akan berusaha.”
PTSL masih menjadi salah satu target kerja Kementerian ATR/BPN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, pemerintah menargetkan pendaftaran 126 juta bidang tanah.
Adapun untuk tahun ini, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menargetkan PTSL sekitar 1,5 juta bidang. Menurut Nusron, angka ini lebih rendah ketimbang tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 3 juta bidang. Pasalnya, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran.
“Namun, target program reguler akan kita tingkatkan. Saat ini, tanah yang bisa didaftarkan melalui PTSL semakin terbatas karena program ini sudah menjangkau sebagian besar wilayah," ujarnya di Jakarta, Senin, 10 Maret 2025, sebagaimana dikutip Antara.
Pilihan Editor: Alasan Mayoritas Warga Rempang Menolak Transmigrasi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
