8 hours ago
4
Para pekerja dan nelayan beraktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023). TPI Karangsong menjadi bagain penting bagi Kabupaten Indramayu karena, kabupaten Indramayu yang memiliki potensi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Ikan-ikan yang berada di TPI tersebut ditangkap dari berbagai perairan di Indonesia, seperti perairan Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Papua.
REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membuka gerai perizinan di tingkat daerah guna mempermudah pelaku usaha, khususnya modal asing, dalam mengurus legalitas tanpa harus ke Jakarta. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan pelaku usaha terkait jarak dan efisiensi waktu pengurusan izin.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid Jusuf, menyampaikan rencana ini saat melakukan penyegelan operasional tambak udang vaname milik PT Ta Ching Windu Jaya di Desa Obel-Obel, Lombok Utara, Selasa (3/2/2026). Perusahaan asing tersebut diketahui telah beroperasi selama 10 tahun tanpa memiliki sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
"Kami akan membuka gerai di wilayah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) agar pelaku usaha tidak lagi beralasan Jakarta terlalu jauh. Ini demi memangkas biaya dan waktu," tegas Halid.
Data KKP menunjukkan terdapat 531 pelaku usaha tambak budidaya secara nasional, di mana tujuh perusahaan di NTB (1 di Lombok dan 6 di Sumbawa) terindikasi melakukan pelanggaran administratif. Kehadiran gerai di daerah diharapkan dapat mendongkrak kepatuhan terhadap standar keamanan dan keberlanjutan perikanan.
Pemerintah menekankan bahwa sertifikasi CBIB sangat krusial bagi komoditas ekspor. Pelaku usaha kini didorong untuk segera melengkapi persyaratan melalui sistem daring OSS atau berkoordinasi dengan Dinas Perikanan setempat guna memastikan kelangsungan operasional yang legal.
sumber : Antara
