2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mbizmarket memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, rumah sakit, serta pemangku kepentingan pengadaan yang dinilai konsisten mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ke arah yang lebih digital, transparan, dan akuntabel melalui penyelenggaraan Mbizmarket Award. Ajang ini dihadiri oleh 10 pemerintah provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kota, bersama perwakilan kementerian, lembaga, BUMD, perbankan, serta mitra strategis pengadaan.
Manajemen Mbizmarket menjelaskan bahwa penghargaan ini dirancang sebagai bentuk pengakuan atas kerja kolektif para pelaku pengadaan di daerah dalam membangun tata kelola pengadaan yang semakin modern dan terintegrasi.
Chief Commercial Officer sekaligus Chief Operating Officer Mbizmarket, Andhie Saad, menilai konsistensi tersebut menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di sektor pengadaan.
Ia menegaskan, “Mbizmarket Award bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi para pelaku pengadaan dalam mendorong transformasi digital. Ini adalah hasil kolaborasi yang harus kita jaga dan tingkatkan bersama.”
Sejalan dengan itu, Mbizmarket juga menegaskan perannya sebagai mitra resmi lokapasar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dalam mendukung digitalisasi belanja pemerintah. CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn M. R. Hermawan, menyampaikan bahwa sejak 2023, ajang penghargaan ini menjadi agenda tahunan untuk mengapresiasi para penggerak transformasi pengadaan digital di berbagai tingkat pemerintahan.
“Ke depan, Mbizmarket akan terus menghadirkan inovasi dan fitur yang sejalan dengan regulasi LKPP RI agar pengadaan digital semakin mudah dan berdampak,” ujarnya.
Pada malam penghargaan tersebut, Mbizmarket memberikan apresiasi dalam sejumlah kategori. Digital Procurement Champion Award diberikan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Depok, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gianyar. Best Adoption of Government Marketplace Award diraih Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bekasi. Best Digital Governance in Procurement Award diberikan kepada Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar.
Sementara itu, Fastest Digital Procurement Implementation Award diberikan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta Pemerintah Kabupaten Gresik. Untuk kategori Digital Payment Support, penghargaan diberikan kepada BPD DIY, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Barat (Bank BJB), BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta BPD Kalimantan Barat.
Dari sisi pemerintah daerah, digitalisasi pengadaan dinilai telah membawa perubahan signifikan dalam proses belanja pemerintah. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kutai Barat, Suharsono, menyebut penggunaan Mbizmarket telah menyederhanakan alur pengadaan dibandingkan sistem manual.
Ia mengatakan, “Dulu proses pengadaan terasa rumit karena banyak berkas fisik yang harus disiapkan. Dengan Mbizmarket, seluruh persyaratan dan dokumen sudah tersedia dalam sistem sehingga proses belanja menjadi jauh lebih cepat, praktis, dan efisien.”
Hal serupa disampaikan dari sektor layanan kesehatan. Direktur RSUD Nene Mallomo Sidrap, Sulawesi Selatan, Dr. Suwarta Yuddin Pande, menilai platform pengadaan digital memberikan dampak langsung terhadap kelancaran layanan rumah sakit.
“Kami secara konsisten mengarahkan pengadaan melalui platform digital seperti Mbizmarket. Sistem ini memudahkan proses pengadaan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah sakit,” ujarnya.
Dukungan terhadap Mbizmarket juga datang dari regulator. Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI, Yulianto Prihandoyo, menyampaikan bahwa peran Mbizmarket sangat membantu dalam mendorong digitalisasi belanja pemerintah, termasuk melalui pendekatan langsung ke daerah.
“Kontribusinya nyata dalam menggerakkan digitalisasi pengadaan. Digitalisasi ini penting agar negara memiliki data belanja yang akurat, mendukung produk dalam negeri dan UMKM, serta mencegah kebocoran anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dengan penerapan Katalog Elektronik Versi 6, LKPP RI kini menggunakan master data untuk memastikan informasi produk, spesifikasi, dan harga semakin terpercaya. Yulianto juga berharap mitra lokapasar seperti Mbizmarket terus meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Melalui Mbizmarket Award, diharapkan semakin banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi publik mengoptimalkan pemanfaatan lokapasar mitra LKPP RI dalam rangka mewujudkan pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempercepat realisasi belanja pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan publik.
