EKONOM Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia menjadi 4,68 persen belum tentu menandakan kondisi pasar kerja membaik. Menurut dia, penurunan tersebut justru menyimpan paradoks di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.
Badan Pusat Statistik mencatat terjadi penurunan TPT pada Februari 2026 sebesar 0,08 poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka itu, kata Yusuf, terlalu tipis untuk dibaca sebagai perbaikan signifikan di pasar tenaga kerja.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“PHK masih terjadi di berbagai sektor, mulai dari tekstil, elektronik, sampai media dan pertambangan. Jadi memang ada paradoks yang perlu dijelaskan,” kata Yusuf saat dihubungi pada Kamis, 7 Mei 2026.
Ia menjelaskan, persoalan utama terletak pada metode pengukuran TPT yang digunakan Badan Pusat Statistik. Dalam metodologi BPS, seseorang dianggap bekerja jika memiliki aktivitas kerja minimal satu jam dalam seminggu terakhir.
Akibatnya, pekerja yang baru terkena PHK tetapi sesekali menarik ojek online, berjualan kecil-kecilan, atau membantu usaha keluarga tetap tercatat sebagai pekerja. “Padahal secara pendapatan dan stabilitas ekonomi, kondisinya bisa jauh memburuk dibanding saat masih bekerja formal,” ujar Yusuf.
Menurut dia, TPT hanya mengukur ada atau tidaknya pekerjaan, bukan kualitas pekerjaan yang dimiliki seseorang. Indikator tersebut tidak mampu menangkap pergeseran pekerja formal ke informal, penurunan dari pendapatan tetap menjadi harian, atau perubahan dari kerja penuh waktu menjadi paruh waktu.
Lebih jauh, Yusuf menilai arah pasar kerja Indonesia saat ini justru menunjukkan gejala informalisasi. Pertumbuhan pekerja informal berlangsung lebih cepat ketimbang pekerja formal.
Di saat yang sama, sektor pertanian kembali menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di tengah pelemahan industri manufaktur. “Ini bukan sinyal transformasi ekonomi yang sehat, tetapi tanda banyak pekerja bertahan di sektor berproduktivitas rendah karena lapangan kerja formal terbatas,” katanya.
Kondisi industri, lanjut Yusuf, juga belum mendukung optimisme. Aktivitas manufaktur masih tertekan, terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang sempat berada di zona kontraksi. Banyak perusahaan juga masih melakukan efisiensi dan menahan perekrutan tenaga kerja baru.
Dalam situasi tersebut, Yusuf menilai penurunan TPT lebih mencerminkan kemampuan sektor informal menyerap tekanan ekonomi dibandingkan dengan terciptanya pekerjaan layak yang benar-benar kuat.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pengangguran terbuka. Menurut dia, indikator lain seperti setengah pengangguran, proporsi pekerja informal, upah riil, hingga kondisi manufaktur jauh lebih penting untuk membaca kesehatan pasar kerja nasional.
“Masalah utama pasar kerja Indonesia hari ini bukan hanya soal ada atau tidak ada pekerjaan, tetapi kualitas pekerjaan yang semakin menurun,” ujar Yusuf.
Sebelumnya, BPS mencatat total penduduk usia kerja pada Februari 2026 adalah 219,54 juta orang atau meningkat 2,753 juta orang secara tahunan. Jumlah itu terdiri dari 64,63 juta penduduk bukan angkatan kerja yang meningkat 891 ribu orang secara tahunan. Juga terdiri dari 154,91 juta angkatan kerja yang jumlahnya meningkat 1,862 juta orang secara tahunan.
Dari total angkatan kerja, sebanyak 147,67 juta berstatus bekerja. Jumlahnya meningkat 1,896 juta orang secara tahunan. Sementara itu, porsi pengangguran sebesar 7,24 juta orang per Februari 2026 atau menurun 0,035 juta orang secara tahunan.
