3 hours ago
3
Adhi Karya nilai perlu pendampingan oleh Lembaga independen seperti JAMDATUN/BPKP.
Rep: Bayu Adji Prihammanda,Bayu Adji Prihammanda,Muhammad Nursyamsyi/ Red: Lida Puspaningtyas
Penampakan tiang monorel di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Pemprov DKI Jakarta mulai membongkar tiang-tiang monorel untuk penataan Jalan H.R. Rasuna Said sisi timur.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memberikan tanggapan lanjutan atas kegiatan pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jakarta. Corporate Secretary Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan perusahaan menegaskan posisinya sebagai mitra pembangunan pemerintah yang tetap berpegang pada ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.
Rozi menjelaskan Adhi Karya merupakan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan konstruksi monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Ia menambahkan, tiang-tiang konstruksi yang saat ini berdiri di kawasan tersebut tercatat sebagai aset Adhi Karya.
"Tiang konstruksi monorail saat ini tercatat sebagai aset ADHI sesuai dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 2012 dan legal opinion Jamdatun pada 2017 yang menjadi rujukan hukum dalam pencatatan aset," ujar Rozi saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rozi mengatakan komitmen ADHI mendukung kebijakan dan langkah strategis yang diambil Pemprov Jakarta dalam penyelesaian permasalahan tiang monorail. ADHI, lanjut Rozi, sebagai mitra pembangunan pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"ADHI juga mendukung kebijakan dan langkah strategis yang diambil Pemprov Jakarta dalam penyelesaian permasalahan tiang monorail," ucap Rozi.
Rozi menyebut perlunya solusi berupa pendampingan oleh Lembaga independen seperti JAMDATUN/BPKP terkait pembongkaran tiang monorail agar tercipta sinergi dan tata kelola yang baik. Rozi menilai hal ini bertujuan agar penyelesaian pembongkaran tiang monorail ini mendapatkan keputusan yang komprehensif dan berlandaskan hukum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
"Hal ini mengingat ADHI merupakan BUMN dan setiap tindakan penghapusan/pengambilalihan aset (dalam hal ini pembongkaran tiang monorail) memerlukan kepastian hukum terlebih dahulu," kata Rozi.
