TEMPO.CO, Jakarta - Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap 3 Mei menjadi momen penting untuk mengingatkan dunia akan pentingnya kebebasan berekspresi dan peran vital jurnalisme dalam menjaga demokrasi. Tahun 2025, peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia mengambil tema tentang pengaruh besar kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap pers dan media.
Dikutip dari laman UNESCO, tema perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia bertema Reporting in The Brave New World: The Impact of Artificial Intelligence on The Press and The Media. Menurut UNESCO, keberadaan AI telah mengubah jurnalisme dengan penyediaan alat yang meningkatkan pelaporan investigasi, pembuatan konten, dan pengecekan fakta yang memungkinkan lebih efisiensi, aksesibilitas multibahasa, dan analisis data yang lebih baik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, lembaga pendidikan dan budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengingatkan, AI juga turut membawa risiko adanya misinformasi dan disinformasi yang dihasilkan melalui teknologi deepfake, moderasi konten yang bias dan ancaman pengawasan terhadap jurnalis. Selain itu, peran AI dalam model bisnis media menimbulkan kekhawatiran tentang remunerasi yang adil untuk konten jurnalistik dan kelangsungan media.
Tantangan keberadaan AI bagi jurnalis juga menjadi sorotan bagi Dewan Pers. Menurut Dewan Pers, AI adalah disrupsi ketiga setelah teknologi digital, media sosial, dan kecerdasan buatan. Dalam menghadapi peran AI, Dewan Pers telah membuat pedoman pemanfaatan AI di ruang redaksi yang bisa dipakai oleh pers Indonesia, serta membekali insan pers baik wartawan maupun perusahaan dengan kegiatan seminar, pelatihan, kolaborasi, sosialisasi, dan sebagainya.
Selain kecerdasan buatan, jurnalis dan media massa tradisional juga berhadapan dengan berbagai tantangan lain. Reporters Without Borders (RSF) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyebutkan beberapa tantangan bagi jurnalis yakni:
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
PHK terhadap insan pers di beberapa platform media terus terjadi bahkan sepanjang 2023 dan 2024, tak kurang dari 1.200 karyawan perusahaan pers termasuk jurnalis telah menjadi korban PHK.
- Kesulitan keuangan
Berdasarkan data RSF untuk Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025, ada media massa di 160 dari 180 negara mengalami kesulitan keuangan dan bahkan ada yang tidak memiliki anggaran sama sekali. Sepertiga media massa di 180 negara terpaksa ditutup karena kesulitan ekonomi.
- Kepemilikan media di tangan pembesar politik
Seperti dilansir dari Antara, RSF menilai konsentrasi kepemilikan media di tangan para pembesar politik saat ini mengancam kemajemukan media di beberapa negara termasuk Indonesia dimana konglomerat yang memiliki koneksi politik dinilai mengendalikan sebagian besar grup media.
- Upah dibawah standar kelayakan
Berdasarkan survei AJI Indonesia, mayoritas jurnalis dan pekerja media massa di Indonesia masih berada di bawah standar upah layak. Hasil ini berdasarkan survei AJI Indonesia yang bertajuk "Wajah Jurnalis Indonesia 2025". Hasil survei ini mengungkapkan, upah yang diterima jurnalis banyak berada di bawah standar kelayakan.
- Tindak kekerasan
Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) dan Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ)mencatat jumlah jurnalis yang dipenjara mencapai rekor tertinggi secara global, termasuk di Asia Tenggara. Mereka menilai media menghadapi tingkat bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, APHR dan CPJ menyerukan tindakan segera untuk menjaga kebebasan pers dan melindungi jurnalis di seluruh Asia Tenggara.
Alif Ilham Fajriadi dan Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: Hari Kebebasan Pers Sedunia, PBB: Israel Targetkan Jurnalis Gaza
