9 hours ago
8
Penampakan Desa Garoga yang luluh lantak diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (6/12/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah desa di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara, berusaha mencari penyebab bencana. Sejumlah kepala desa (kades) di sepanjang DAS Aek Garoga secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, untuk meminta penjelasan kondisi di lapangan.
Tujuannya agar penanganan bencana didasarkan fakta geografis dan kondisi riil di lapangan. Kades Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Oloan Pasaribu, dalam suratnya kepada Presiden Prabowo menyampaikan pertanyaan tentang tudingan PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) sebagai korporasi penyebab banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
Menurut Oloan, berdasarkan pengetahuan aparatur desa dan pengecekan langsung di lapangan, aktivitas PT TBS tidak berkaitan dengan peristiwa banjir bandang yang terjadi di DAS Aek Garoga. Menurut dia, aliran air dari area PT TBS hanya berupa mata air kecil yang mengalir ke Aek Nahombar, dan bermuara ke Sungai Muara Sibuntuon dengan jarak sekitar 3-4 kilometer (km).
"Dengan kondisi tersebut, sangat tidak mungkin kayu-kayu dari area PT TBS dapat hanyut hingga ke jembatan Aek Garoga," kata Oloan dalam surat kepada RI 1 dikutip di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dia menyampaikan, lahan yang masuk dalam izin lokasi PT TBS bukan kawasan hutan negara, melainkan area penggunaan lain (APL) yang sejak lama telah digarap masyarakat. Lokasi itu ditanami karet, durian, aren, petai, dan sebagian sawit. Bahkan, kata Oloan, sejumlah lahan masyarakat di Desa Anggoli tidak pernah diganti rugi karena warga masih menggantungkan hidup dari hasil kebun mereka.
Oloan menyebut, titik longsor yang terjadi di sekitar Desa Anggoli berada di lahan milik masyarakat, bukan di area bukaan PT TBS. Atas dasar itu, Pemerintah Desa Anggoli berharap, Presiden Prabowo dapat mengambil kebijakan terhadap PT TBS. Hal itu mengingat keberadaan perusahaan tersebut memberi manfaat ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal.
