TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Taman Safari Indonesia, Aswin Sumampau, menyatakan siap diperiksa jika pemerintah membentuk tim pencari fakta kasus Oriental Circus Indonesia (OCI). Aswin mengatakan Taman Safari Indonesia dirugikan karena isu ini.
“Kami sangat siap, ya. Taman Safari ini justru merasa sangat-sangat dirugikan dengan isu akhir-akhir ini,” kata Aswin saat jumpa pers dengan sejumlah media di Taman Safari Cisarua, Bogor, Kamis, 24 April 2025.
Putra dari Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau itu berkata ia ingin memperlihatkan kepada publik bahwa tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Ia akan mempersiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. “Bukan hanya kepada penegak hukum, tapi juga kepada publik sekalipun,” tuturnya.
Aswin mengatakan Taman Safari terbuka bagi mereka yang ingin melihat tempatnya secara langsung. Menurut dia, perusahaan taman hiburan dan konservasi satwa ini dijalankan secara profesional.
“Tidak ada hal-hal di luar hukum yang kami jalani selama 44 tahun di sini,” ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah eks pemain sirkus OCI kembali mengungkap cerita eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang diduga terjadi kepada mereka sejak 1970-an. Para pemilik dan pengelola OCI serta Taman Safari disebut sebagai pelakunya.
Kuasa hukum korban meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri kasus ini. Muhammad Soleh, salah seorang kuasa hukum, berkata tim ini butuh kerja sama Kementerian HAM, Komisi Nasional HAM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
“Harus ada lintas sektoral dari kementerian. Ada Kementerian HAM, ada Komnas HAM, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ayo dibentuk tim pencari fakta,” ujar Soleh kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 15 April 2025.
Menteri HAM Natalius Pigai pun membuka peluang dibentuknya tim pencari fakta ini. Namun, kata dia, pembentukannya membutuhkan permintaan dari DPR.
“Kalau sampai masuk ke (pembentukan) tim pencari fakta, ada peluangnya, tapi harus juga ada sikap resmi dari DPR,” kata Pigai lewat sambungan telepon kepada Tempo pada Selasa, 22 April 2025.
DPR telah meminta pemerintah melakukan hal tersebut, dalam rapat dengar pendapat bersama para pelapor kasus OCI, Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Anggota Komisi XIII Fraksi PKS Sohibul Iman mengatakan ia setuju dengan pembentukan tim pencari fakta sebagai langkah awal penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM Taman Safari Indonesia dan Oriental Circus Indonesia ini.
“Tentu ini harus dicari fakta yang sesungguhnya seperti apa, dan itu hanya bisa kalau kita memiliki tim pencari fakta yang independent untuk melihat hal tersebut,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
