Siapa yang Dimaksud Presiden Yoon saat Sebut Kekuatan Antinegara di Korsel?

3 weeks ago 13

Rabu, 04 Desember 2024 - 08:30 WIB

Siapa yang Dimaksud...

Ketegangan muncul setelah pengumuman darurat militer di Korsel. Foto/anadolu

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) telah lama dibentuk oleh masalah keamanan terkait Korea Utara (Korut) dan antikomunisme ideologis Perang Dingin.

Para politisi dan tokoh militer Korea Selatan pun sering kali menggunakan tuduhan simpati prokomunis yang tidak jelas definisinya untuk membenarkan penindasan terhadap lawan politik di dalam negeri.

Majalah Korea Selatan Hankyoreh, yang didirikan pada tahun 1980-an oleh jurnalis yang disingkirkan dari media selama kediktatoran negara tersebut, melaporkan Yoon sering menggunakan istilah “kekuatan antinegara” terhadap berbagai lawan politik.

Selama rapat kabinet pada tahun 2024, Hankyoreh melaporkan Yoon memicu badai kritik ketika dia mengatakan, “Kekuatan antinegara yang mengancam demokrasi bebas diam-diam beroperasi di masyarakat kita,” bekerja atas nama Korea Utara untuk “memperburuk kekacauan nasional dan memecah belah opini nasional.”

Ini bukan pertama kalinya Yoon mengungkapkan sentimen seperti itu. Dalam sambutannya kepada anggota Partai Kekuatan Rakyat pada tahun 2021, Yoon mengatakan mereka yang bergabung dengan gerakan pro-demokrasi negara itu melakukannya "setelah mempelajari ideologi revolusioner sayap kiri dan teori juche Korea Utara, dan mereka telah diperlakukan sebagai 'pejuang demokrasi,' yang bertahan hidup dengan saling membantu."

Kekacauan pun melanda Korsel setelah Yoon mengumumkan darurat militer di negara tersebut.

Presiden Yoon kemudian mengumumkan dia akan mencabut perintah darurat militer sekitar pukul 4:30 pagi waktu setempat, hampir enam jam setelah dia pertama kali mengumumkannya.

Yoon mengatakan dia terpaksa mengeluarkan perintah tersebut "untuk mempertahankan Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara."

Dia menuduh oposisi politik "melumpuhkan" pemerintahannya dan "merusak" tatanan konstitusional.

Namun, parlemen Korea Selatan dengan cepat menanggapi dengan meloloskan mosi yang mengikat secara hukum dan bulat untuk mencabut perintah darurat militer tersebut dalam semalam, yang mendorong Yoon untuk membatalkannya.