18 hours ago
2
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf dan Ketua Pembina Yayasan Yarsi dan Profesor Jurnalis Uddin di acara Seminar Nasional: Prospek Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasca Pembentukan BPH Menuju Pengelolaan Haji Yang Lebih Profesional, di Universitas YARSI, Rabu (30/7/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Moch Irfan Yusuf Hasyim menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hukum pelaksanaan pembayaran (pemotongan hewan) dam di Tanah Air bagi jamaah haji asal Indonesia.
Pimpinan BP Haji yang akrab disapa Gus Irfan ini mengungkapkan, jika dam bisa dilaksanakan di Tanah Air, maka akan memiliki potensi ekonomi yang besar. “Tergantung MUI kalau MUI bilang boleh, kita manut. Kalau MUI bilang nggak boleh ya mau gimana lagi,” kata Irfan kepada Republika di Universitas Yarsi, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Dalam sambutannya, Irfan memaparkan data bahwa jika dam dikelola di Indonesia, maka daging senilai Rp 552,5 miliar atau sebanyak 2.200 ton daging kambing dapat dibagikan untuk mendukung program gizi nasional.
Berdasarkan pernyataan Gus Irfan, saat ini total jamaah haji Indonesia berjumlah 221 ribu dan 99 persennya memilih haji tamattu’. Sebagai haji tamattu, jamaah Indonesia wajib membayar dam yang saat ini dikelola di Arab Saudi.“Total jamaah kita 221 ribu dan 99 persen memilih haji tamattu’, yang artinya harus membayar dam,” ungkap dia.
Dia menjelaskan, satu hari sebelum hari Arafah, Kementerian Agama (Kemenag) sempat diundang oleh Kementerian Haji Arab Saudi untuk membahas dam. Menteri Agama mengungkapkan, dam yang dibayarkan di Indonesia saat ini yaitu sebanyak Rp 14 miliar atau hanya sekitar tujuh ribu anggota jamaah. Di sisi lain, pihak Arab Saudi menunjuk BUMN untuk mengelola dam yang hanya diikuti oleh seribu anggota jamaah Indonesia.
