2 hours ago
2
Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus saat menghadiri acara dialog lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Dalam lawatannya ke Indonesia, Paus Fransiskus menghadiri kegiatan dialog bersama pemuka lintas agama di Masjid Istiqlal serta menandatangani prasasti sekaligus meninjau terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral.
Oleh : Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CSRA, CGPS, CPS (Konsultan ESG–Keberlanjutan & Produktivitas, Anggota IS2P)
REPUBLIKA.CO.ID, Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan yang menentukan nasib peradabannya. Di satu sisi, narasi pertumbuhan ekonomi terus digenjot lewat hilirisasi tambang dan ekspansi perkebunan. Namun, di sisi lain, kita menyaksikan ongkos mahal yang harus dibayar: banjir yang kian rutin menyapa Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan provinsi lain, konflik agraria yang tak kunjung usai, hingga krisis iklim yang mengancam lumbung pangan kita.
Di tengah kegamangan ini, lebih dari satu dekade lalu, tepatnya 24 Mei 2015, Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik monumental Laudato Si’. Dokumen ini bukan sekadar teks teologis bagi umat Katolik, melainkan sebuah kritik sosial yang menohok “jantung” cara kita berekonomi. Paus Fransiskus menyebut krisis yang kita hadapi sebagai satu tarikan napas: “jeritan bumi adalah jeritan kaum miskin.”
Kerusakan lingkungan dan kemiskinan bukanlah dua hal terpisah, melainkan akibat dari satu penyakit yang sama: paradigma teknokratis yang mendewakan profit di atas martabat manusia dan kelestarian alam.
Jebakan paradigma teknokratis
Dalam satu dekade terakhir, kita melihat bagaimana paradigma teknokratis bekerja. Alam dipandang semata-mata sebagai “sumber daya” (objek) yang menunggu diekstraksi. Hutan hujan tropis dan lahan gambut dianggap tidak produktif sebelum diubah menjadi lubang tambang atau monokultur sawit.
Paus Fransiskus menyebut pola pikir ini didasarkan pada kebohongan besar tentang ketersediaan barang bumi yang tak terbatas. Di Indonesia, ilusi ini memicu perambahan agresif. Kita mengejar angka PDB (Produk Domestik Bruto), namun sering lupa menghitung “biaya tersembunyi” berupa bencana hidrometeorologi dan hilangnya biodiversitas yang tak ternilai.
Pembangunan yang mengeklaim demi kesejahteraan sering kali justru meminggirkan masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, tanah adalah “ibu” dan karunia Tuhan, bukan komoditas. Namun, atas nama investasi, hak ulayat sering diabaikan. Ketika ekosistem rusak, manusialah yang pertama kali menderita. Inilah kegagalan moral dari model pembangunan kita saat ini.
