1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Fathul Wahid, menyampaikan kritiknya terhadap wacana mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai, gagasan tersebut berpotensi menjadi kemunduran demokrasi karena menggerus kedaulatan rakyat.
Menurut Fathul, Pilkada langsung merupakan bentuk penghargaan negara terhadap hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. "Kalau saya ditanya secara personal, saya lebih suka Pilkada langsung. Mengapa? Karena di situ kedaulatan rakyat dihargai. Rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri," ujar Fathul saat dijumpai seusai acara Media Gathering UII, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, pemimpin yang lahir dari pilihan langsung rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat yang memilihnya. Namun, jika mekanisme pemilihan kemudian dialihkan ke DPRD, akuntabilitas tersebut dikhawatirkan akan bergeser.
"Kalau pemilihan dibajak melalui DPRD, kami khawatir kedaulatan rakyat mulai terkurangi dan pemimpin seakan-akan hanya bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada rakyat," ucapnya.
Fathul juga menanggapi alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar wacana penghapusan Pilkada langsung tersebut. Menurutnya, demokrasi tidak bisa direduksi hanya pada persoalan biaya.
Pilkada langsung menjadi salah satu manifestasi penting bagaimana negara menempatkan suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itu, penghapusan hak pilih langsung dinilainya sebagai langkah kemunduran dalam berdemokrasi.
"Kalau alasannya hanya efisiensi, ya sekalian saja ditunjuk langsung oleh negara. Tapi masalahnya bukan di situ," katanya.
"Ini adalah sebuah kemunduran. Bahkan bisa menjadi pembajakan, karena hak yang selama ini dipegang oleh rakyat tiba-tiba akan dihilangkan," ujarnya menambahkan.
Karena itu Fathul mendorong kalangan akademisi untuk tidak bersikap diam terhadap wacana tersebut. Ia berharap kampus ikut bersuara lantang dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.
"Kita harapkan akademisi lebih bersuara, lebih lantang, bahwa kedaulatan rakyat harus diselamatkan," ungkap dia.
