Mantan menteri transmigrasi dan permukiman perambah hutan RI, AM Hendropriyono (79 tahun).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menilai langkah pemerintah dalam beberapa bulan belakangan menunjukkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan itu disebut membuat Indonesia sebagai negara yang sedang menegakkan kedaulatan ekonomi.
Ia menyoroti beberapa kebijakan pemerintah seperti patriot pond, restrukturisasi proyek strategis nasional (PSN), dan penguatan BUMN. Menurut dia, sejumlah kebijakan itu dapat dilihat sebagai instrumen pembangunan nasional mencerminkan pola baru yang disebut kapitalisme berporos pada negara.
"Model ini sesuai dengan konsep kita sendiri yang tercetus pada 1959, yang justru terbukti di Singapura pada 1971 dan China 1983, di mana modal swasta tetap aktif, namun arah dan loyalitasnya ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan pasar global," kata dia melalui keterangannya, Rabu (15/10/2025).
Mantan Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan itu juga mengapresiasi aksi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Purbaya menekankan pentingnya intervensi negara secara cerdas dalam menentukan arah fiskal dan nilai tukar, merupakan bukti penguatan arah baru ekonomi berdaulat.
Hendropriyono mengatakan, aksi Purbaya itu berbeda dengan paradigma liberal yang menyerahkan pasar pada mekanisme global. Menurut dia, Purbaya ingin menegaskan bahwa fiskal dan moneter harus menjadi instrumen kedaulatan nasional, alih-alih sekadar penjaga stabilitas harga.
"Ia berusaha membawa kembali keseimbangan antara pasar, negara, dan rakyat ke dalam sistem yang lebih adil dan berdaulat," ujar dia.