TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan dan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) berencana membangun SMA Taruna Nusantara di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rencananya, fasilitas pendidikan ini akan dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN zona 1C. Persisnya di Zona Sarana Pelayanan Umum seluas kurang lebih 60,48 hektare lahan yang termasuk kawasan hijau, dengan luas bangunan inti 23,38 hektar.
"Membangun sekolah di IKN ini sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada kami pada akhir Januari 2025. Bahwa di tahun ajaran baru, kami harus sudah menerima siswa di tiga lokasi baru, salah satunya IKN," kata Sekretaris LPPTN Priscilia Mantiri melalui keterangan tertulis pada Kamis, 24 April 2025.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut rencana pembangunan tersebut. Menurut dia, kehadiran SMA Taruna Nusantara akan memperkuat IKN sebagai ibu kota negara. "Kalau mulai dibangun tahun ini, insyaallah akan cepat selesai," kata Basuki.
Sebelumnya, Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan terus dilanjutkan. Ia mengatakan, pembangunan IKN kini dikerjakan tiga instansi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Otorita IKN. Pembagiannya, Kementerian PU menuntaskan proyek pekerjaan multiyear yang belum rampng. Kementerian PKP membangun lima tower rusun tambahan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.
Sementara itu, tugas Otorita IKN adalah membangun proyek-proyek baru yang belum dilelang. Salah satunya, pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif.
Selain merampungkan pembangunan infrastruktur, Basuki mengatakan, Otorita IKN mulai mempersiapkan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN. “Jadi, untuk menyongsong 2028 nanti, apabila jadi dideklarasikan akan menjadi Pemerintah Daerah Khusus, seperti dalam Undang-Undang IKN,” kata Basuki dalam konferensi pers yang digelar virtual pada Rabu, 23 April 2025.
Adapun persiapan yang dilakukan Otorita IKN, di antaranya adalah mendeliniasi wilayah dan menyiapkan koding wilayah. Basuki mengatakan, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan IKN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengerjakan ini.
“Baru dimulai persiapannya,” kata Basuki, eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu. “Jadi, saya kira paralel dengan fisik, kami melakukan itu.”
Pilihan Editor: Investasi LG Batal. Apa Dampaknya pada Investasi Kendaraan Listrik
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
