3 hours ago
1
Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam BoP saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai insiden dibunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP). PKB menegaskan, peristiwa tersebut bukan sekadar dinamika geopolitik biasa, melainkan ujian terhadap konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan amanat konstitusi dan keberpihakan moral.
Ketua Deplu dan Kerjasama Internasional DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan, sebagai bangsa yang memiliki pengalaman panjang dalam kolonialisme, Indonesia memahami pentingnya menjaga martabat dan kedaulatan negara.
“Kita memberikan hormat dan sangat menyayangkan, serta menyampaikan duka cita yang sangat dalam bahwa pemimpin tertinggi Iran terbunuh karena ada agresi militer yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Kita bersama Iran pada saat ini,” kata Luluk saat jumpa pers di kantor DPP PKB, Ahad (1/3/2026).
Menurut dia, situasi pasca-serangan tersebut menjadi tantangan serius bagi kredibilitas BoP. Ia mempertanyakan apakah BoP benar-benar hadir untuk menciptakan keadilan dan perdamaian global atau justru memiliki agenda politik tertentu.
“Kalau BoP bisa berdiri tegak lurus dengan tujuannya menciptakan keadilan dan perdamaian global, tentu akan ada sikap tegas dari pimpinan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Kalau tidak, kredibilitasnya bisa menurun,” katanya.
Luluk menegaskan, BoP bukanlah substitusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia, lanjutnya, tetap berharap PBB berada di garis depan dalam mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Ia juga mengingatkan agar perhatian terhadap konflik Iran tidak mengalihkan fokus Indonesia terhadap isu Palestina.
“Apa yang terjadi di Iran tidak boleh mendistraksi perhatian kita bahwa di Gaza dan Palestina ada tragedi kemanusiaan yang sangat meluas,” ujarnya.
